Profil Hasto Wardoyo, Dari Bupati Hingga Kepala BKKBN Menuju Kursi Wali Kota Jogja

Ia merupakan kader dari PDI Perjuangan sejauh berpolitik di tempat kelahirannya.

Muhammad Ilham Baktora
Rabu, 25 September 2024 | 14:46 WIB
Profil Hasto Wardoyo, Dari Bupati Hingga Kepala BKKBN Menuju Kursi Wali Kota Jogja
Calon Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo. (Instagram/@dokterhasto)

SuaraJogja.id - Berikut ini adalah profil dan latar belakang Hasto Wardoyo, politisi dan juga seorang dokter yang maju dalam perebutan kursi Wali Kota Yogyakarta di Pilkada 2024.

Seperti diketahui rentetan Pilkada 2024 yang diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia sudah berjalan sejak awal September lalu. Pada 27 November 2024 pemungutan suara akan dilakukan.

Kota Jogja juga akan memilih pemimpin barunya pada tanggal tersebut. Nama Hasto Wardoyo memang tak asing di telinga warga DIY. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo 2011-2019.

Berikut ini profil lengkap dan latar belakang Hasto Wardoyo hingga maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Jogja.

Baca Juga:Rekam Jejak dan Kekayaan Kustini Sri Purnomo yang Maju Kembali Dalam Gelaran Pilkada Sleman

Profil

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), lahir pada 30 Juli 1964 di Kulon Progo. Hasto Wardoyo menikah dengan Dwikisworo Setuwireni.

Ia merupakan kader dari PDI Perjuangan sejauh berpolitik di tempat kelahirannya. Hasto sendiri adalah seorang dokter yang meraih sejumlah prestasi hingga menjadi Kepala BKKBN dengan program 2 anak lebih sehat.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Hasto Wardoyo dikenal sebagai dokter dan pengusaha dalam sektor layanan kesehatan.

Pendidikan

Baca Juga:Mengenal Untoro Hariadi, Calon Bupati Bantul Berlatar Belakang Peneliti

Hasto Wardoyo mengawali pendidikan di bangku SD Negeri Sermo III dan lulus pada 1976. Selanjutnya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kokap dan dinyatakan lulus pada 1980.

Pria yang sudah menginjak usia 60 tahun ini pernah terdaftar di SMA Negeri 1 Wates dan lulus pada 1983. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran UGM dan meraih gelar Sarjana pada 1989.

Latar belakangnya sebagai dokter ia pun mengambil spesialis I Kedokteran UGM dan lulus pada 2000 dan mengambil spesialis II di fakultas dan kampus yang sama hingga lulus pada 2006.

Karier Politik

Hasto Wardoyo merupakan mantan Bupati Kulon Progo yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2016, dan kembali memimpin pada periode 2016-2019.

Hasto bersama wakilnya, Sutedjo, yang diusung oleh PDIP, PAN, dan PPP, berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara 46,29 persen. Mereka mengalahkan tiga pasangan lainnya, yaitu Sarwidi - Hartikah (5,83 persen) dari PKB, Mulyono - A. Sumiyanto (29,15 persen) yang diusung Demokrat dan PKS, serta Suprapta - Soim (18,74 persen) yang didukung Golkar, Gerindra, PKPB, PDK, dan PKNU.

Pada 1 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada Pilkada 2024, Hasto Wardoyo melihat kesempatan lebar di tempat kelahirannya yakni di DIY. Pada Pilwalkot 2024 ini, Hasto Wardoyo berdampingan dengan Wawan Harmawan maju sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.

Kebijakan

Hasto Wardoyo dikenal dengan inovasinya dalam memimpin Kulon Progo. Pada 2012, untuk meningkatkan ekonomi daerah, ia meluncurkan program "Bela dan Beli Kulon Progo."

Salah satu kebijakan dalam program ini adalah mewajibkan pelajar dan PNS memakai seragam batik gebleg renteng yang merupakan batik khas Kulon Progo, pada hari tertentu. Kebijakan ini sukses meningkatkan produksi batik lokal, dengan jumlah sentra kerajinan batik yang berkembang pesat, dari hanya 2 menjadi sekitar 50.

Selain itu, Hasto mengharuskan PNS membeli beras produksi petani lokal sebanyak 10 kilogram per bulan. Beras raskin yang dikelola Bulog juga berasal dari petani setempat.

Hasto turut mengembangkan PDAM dengan meluncurkan air kemasan merk "AirKu" (Air Kulon Progo), yang kini menguasai sekitar 25 persen pasar air minum kemasan di Kulon Progo.

Melalui program "Bela dan Beli," angka kemiskinan di Kulon Progo berhasil diturunkan dari 22,54 persen pada 2013 menjadi 16,74 persen pada 2014. Angka itu dirangkum dari data Bappeda.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini