Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen, Begini Respon Muhammadiyah

Selama ini Mu'ti memiliki integritas sebagai tokoh Muhammadiyah. Alih-alih karena kedekatan dengan Prabowo, Mu'ti memiliki kompetensi dan kapasitas.

Galih Priatmojo
Selasa, 15 Oktober 2024 | 19:54 WIB
Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen, Begini Respon Muhammadiyah
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraJogja.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sekretaris Umum (sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di kabinet mendatang. Penunjukan ini mendapat tanggapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) mengungkapkan, pemilihan Mu'ti sebagai Mendikdasmen dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti dirasa tepat. Hal ini mengingat track record Mu'ti di bidang pendidikan.

"Dia kan seorang guru besar di bidang pendidikan. Yang kedua, dia juga pernah menjabat di Badan Standarisasi," paparnya.

Track record di sektor pendidikan, menurut Busryo  memang penting saat Mu'ti menjabat Mendikdasmen. Pemilihan Mu'ti pun diyakini dari banyak pertimbangan selain track record.

Baca Juga:Berseloroh Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Gus Yahya: Minimal Separuhnya Kader NU

Selama ini Mu'ti memiliki integritas sebagai tokoh Muhammadiyah. Alih-alih karena kedekatan dengan Prabowo, Mu'ti memiliki kompetensi dan kapasitas. 

"Testimoni dari masyarakat luas tentang track record tersebut. Jadi, bukan sekadar klaim-klaim, ya," tandasnya.

Meski menyetujui penunjukan Mu'ti, Busryo mengaku baru mengetahui informasi tersebut. Tidak pernah ada pembicaraan di tingkat internal Muhammadiyah.

Ketua Umum (ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nazir pun dimungkinkan juga tidak mengetahui penunjukan Mu'ti sebagai Mendikdasmen. Namun Hedar disebut sebelumnya sudah bertemu Prabowo di kantor Kemenhan pada September 2024 lalu.

"Saya baru tahu tadi. Itu berarti memang tidak dibahas di internal PP Muhammadiyah, karena saya tidak tahu adanya tawaran resmi ke PP Muhammadiyah. Kalau ada tawaran resmi, seperti yang dulu, pasti dibahas di PP," jelasnya.

Baca Juga:Dukung Paslon Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, Barisan 1912 Siap Bergerak Wujudkan Sleman Baru

Dengan kosongnya jabatan Sekum PP Muhammadiyah, lanjut mantan Ketua KPK tersebut, PP Muhammadiyah akan mengadakan Sidang Tanwir Muhammadiyah. Sidang rencananya akan digelar pada awal Desember 2024 mendatang. 

"Di situ nanti akan dilaporkan perkembangan dan dinamika organisasi, termasuk jika ada orang yang ditunjuk sebagai menteri," ungkapnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak