Dalam satu diskusi yang diorganisir Sindikasi Jogja pada Mei 2024 lalu, menurut Syafiatudina ada salah satu pekerja film yang mengaku mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR) Rp2 juta. Namun dari jumlah itu, sekitar 30-40 persen upah itu habis digunakan untuk mobilitasnya guna mengisi bahan bakar, transportasi dan tempat tinggal.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan jargon Yogyakarta yang mengkukuhkan diri sebagai Kota Festival. Perputaran uang dalam festival dan kegiatan seni di kota ini diklaim bisa mencapai miliaran atau bahkan triliuan dalam satu periode.
Bahkan DIY diketahui rutin menduduki peringkat satu nasional dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Idealnya, dimensi ekonomi budaya yang tinggi ini mestinya memiliki korelasi positif dengan rendahnya tingkat kemiskinan.
"Artinya masyarakat yang terlibat dalam ekonomi budaya sangat besar, namun tidak mengubah tingkat martabat ekonominya [di jogja]," ungkapnya.
Baca Juga:JAFF19 Kembali, 180 Film Asia Pasifik Siap Tayang di Yogyakarta
Sulit Menjangkau Papan
Syafiatudina menambahkan, saat ini diakui belum ada pengakuan dan perlindungan untuk masalah dalam relasi antara pekerja dan pemberi kerja di sektor ekonomi kreatif. Padahal dalam UU Keistimewaan DIY 2012 yang diturunankan melalui Perdais DIY 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pasal 3 (e) tentang tujuan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan menyebutkan adanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi upah yang didapat belum sesuai dengan standar kelayakan hidup di Yogyakarta. Sehingga rekan ini harus bekerja di tempat lain, bahkan mencoba ikut kepanitiaan dan datang ke tempat-tempat yang membagikan makanan murah atau gratis untuk menekan biaya hidupnya," jelasnya.
Persoalan ini, lanjut Syafiatudina makin diperparah dengan tingginya harga tanah atau rumah di Yogyakarta. Pekerja ekonomi kreatif hampir mustahil bisa membeli rumah dengan upah yang mereka terima saat ini.
Apalagi gaji pekerja yang bisa mengakses harga tanah di Yogyakarta harus diatas Rp16 juta per bulan. Padahal gaji pekerja ekonomi kreatif tak lebih dari UMK.
Baca Juga:Makam Mbah Celeng Terdampak Tol Jogja-Solo Segera Dipindah, Tunggu Restu Kraton
Tak hanya harga rumah yang mahal, harga kontrakan pun juga semakin melambung di Yogyakarta setiap tahunnya. Akibatnya gaji sebesar UMR pun sebagian besar habis untuk membayar biaya hunian.
