Buntut Sidak Menteri LHK, Sultan Panggil Pj Wali Kota Jogja, 3 Cawalkot Adu Strategi Tangani Sampah

SuaraJogja.id - Sidak Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq ke sejumlah depo dan TPA Piyungan di DIY pada Senin (18/11/2024) berbuntut panjang. Pemkot Yogyakarta yang kena tegur Hanif karena masih ditemukan tumpukan sampah di Depo Mandala Krida pun mendapatkan tanggapan dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Bahkan Sultan sampai memanggil Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto dan Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (19/11/2024). Sultan meminta Sugeng mengklarifikasi kekecewaan Hanif terhadap persoalan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yang mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah.

"Tadi [Pj Walikota] sudah saya panggil. Itu kan tumpukan-tumpukan [sampah yang belum diangkut dari Mandala Krida, yang katanya waktu datang pagi kosong, tapi sore ditumpuk lagi," ujarnya, Selasa.

Sultan mengaku tidak nyaman dengan teguran Menteri LH yang hanya melihat kondisi tumpukan sampah saat belum diambil dari depo. Menurut Sultan, permasalahan di Depo Mandala Krida terjadi karena adanya sampah yang belum diangkut.

Baca Juga:Kerap Jadi Lokasi Syuting Film, DIY Bisa Raup Pendapatan hingga Rp30 Miliar

"Gak nyaman aja dengannya," tandas dia.

Klarifikasi yang dimaksud, lanjut Sultan bisa dilakukan Sugeng dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri LH untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Bila memungkinkan, Sugeng diminta menemui Menteri Hanif secara langsung.

"Ya, kalau bisa ya datang [ke Jakarta]. Jelaskan sebetulnya posisinya untuk pengurusan sampah itu seperti apa. Mungkin beliau kan gak paham, tahunya cuma ada tumpukan saja," ungkapnya.

Sementara Sugeng menyatakan sidak yang dilakukan Menteri LH dilakukan tanpa pemberitahuan. Akibatnya Pemkot tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dalam mengelola sampah di Kota Yogyakarta.

"Pak Menteri datang langsung ke lapangan secara mendadak. Kami tidak sempat memberikan penjelasan secara detail, baik terkait data real, peta jalan, maupun langkah-langkah yang sudah kami jalankan," jelasnya.

Baca Juga:TPST Piyungan Overload, Menteri LHK Desak DIY Olah Sampah Sisa Makanan Jadi Cuan

Karenanya Sugeng akan segera bersurat kepada Menteri LH untuk menyampaikan klarifikasi secara resmi. Dalam surat tersebut Pemkot menyampaikan data fakta lapangan dan peta jalan pengelolaan sampah, bahkan bila diperlukan Sugeng akan ke Jakarta.

Sugeng mengklaim, Pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah sampah. Saat ini, sekitar 170–180 ton sampah dari total 200 ton yang dihasilkan setiap hari sudah berhasil dikelola. Namun keterbatasan fasilitas pengolahan dan lahan menjadi kendala utama.

"Kami sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang mampu mengolah sekitar 40 ton sampah per hari. Kami juga sedang mempersiapkan pemasangan insinerator baru di TPA Piyungan, yang diharapkan beroperasi pada akhir Desember, sehingga kapasitas pengelolaan bisa mencapai 200 ton per hari," imbuhnya.

Penanganan permasalahan sampah di Yogyakarta, termasuk di Kota Yogyakarta hingga saat ini dinilai tak maksimal. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengkritik keras pengelolaan sampah Pemkot Yogyakarta karena masih banyak ditemukan tumpukan sampah di depo.

Tiga Cawalkot Punya Strategi Urus Sampah

Tiga calon wali kota (walkot) yang siap bertarung dalam pilwakot pada 27 November 2024 mendatang pun ambil suara terkait permasalah sampah tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam Mimbar Suara Warga di UKDW Yogyakarta, Selasa (19/11/2024), baik calwakot nomor urut 1, Heroe Poerwadi, calwakot nomor urut 2, Hasto Wardoyo maupun calwakot nomor urut 3, Afnan Hadikusumo yang dicecar panelis pun mengklaim punya sejumlah strategi mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Sebut saja Heroe yang menyatakan akan menggulirkan program insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Dengan demikian, mereka tidak perlu membayar biaya tertentu dan termotivasi untuk mengelola sampahnya sendiri.

"Proses ini akan menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik karena ada insentif bagi masyarakat yang berkontribusi secara aktif," ungkapnya.

Saat ini, menurut Heroe masih ada ketimpangan di lapangan. Ada kelompok masyarakat mampu mengelola sampah dengan baik dan sebaliknya sebagian pihak yang kesulitan mengelola sampah.

Dalam praktiknya nanti, pengelolaan sampah mau tidak mau harus didukung dengan infrastruktur seperti mesin pengolahan sampah. Tanpa mesin ini, menyelesaikan masalah sampah yang mencapai 300 ton per hari akan sulit dilakukan.

Saat ini, Kota Yogyakarta hanya memiliki 3 mesin dengan kapasitas total 150 ton jika semuanya beroperasi. Namun, masih ada 150 ton sampah yang belum tertangani. Dari jumlah itu, 40 ton sudah dikelola di Panggungharjo, tetapi masih ada 110 ton yang belum teratasi.

"Untuk menyelesaikan 110 ton ini, kita perlu mencari tempat untuk menempatkan mesin-mesin tambahan. Langkah ini adalah bagian dari upaya menjadikan pengelolaan sampah lebih sistematis ke depannya, bukan hanya sekadar normalisasi," tandasnya.

Sementara Hasto mengungkapkan, tanggungjawab pengelolaan sampah harus diemban bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan obyek kesalahan dan dianggap tak bisa mengelola sampah.

"Dulu, masyarakat sudah mampu mengelola sampah sendiri dengan teknologi sederhana seperti biopori. Namun, ketika ada kelebihan sampah yang tidak bisa diolah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk saat bank sampah mengalami over kapasitas karena kekurangan ruang untuk menyimpan setoran. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir untuk menanggulangi," ungkap dia.

Hasto menyatakan, tata kelola hilirisasi pengelolaan sampah diperlukan. Sebab meski teknologi tersedia, tetapi tanpa tata kelola, hasilnya tetap tidak maksimal.

Contohnya di tingkat hilir, Pemkot saat ini sudah membeli tiga mesin insinerator berkapasitas besar. Namun hingga sekarang insinerator tersebut belum beroperasi.

Karenanya masyarakat mestinya tidak ditekan seolah-olah mereka yang salah karena menghasilkan sampah. Industri dan perusahaan juga harus diajak bersama-sama bergotong royong mengelola sampah.

Hasto sendiri dalam kampanye akbarnya melakukan program reresik sampah. Bersamaan dengan memberangkatkan truk pengangkut sampah ke 20 titik di 14 kemantren. Hasilnya sejumlah tempat pembuangan sampah di kemantren-kemantren bersih dari sampah yang sejak dua tahun terakhir menumpuk.

"Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Investasi untuk pengelolaan sampah sebenarnya tidak terlalu besar karena insineratornya sudah ada. Masih ada dana insentif daerah lebih dari Rp10 miliar yang bisa dimanfaatkan. Dengan tambahan dana operasional yang relatif kecil, pengelolaan sampah sudah bisa memberikan hasil yang signifikan," tandasnya.

Lain halnya dengan Afnan yang menyatakan, ada tiga aspek penting yang bisa menyelesaikan persoalan sampah. Selain pemerintah daerah, dukungan pembiayaan dari pihak swasta, kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diolah pemerintah melalui pemilahan juga dibutuhkan.

"Apabila ketiga hal ini bisa diharmonisasikan, maka pengelolaan sampah akan berjalan jauh lebih baik," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi