SuaraJogja.id - Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, ikut buka suara menyoroti persoalan sampah yang belum terselesaikan di Kota Yogyakarta. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak menunjukkan keseriusan dalam realisasinya.
Diketahui isu sampah di kota pelajar kembali disorot usai sidak yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq ke Depo Mandala Krida Yogyakarta. Saat itu Menteri Hanif kecewa sekaligus geram melihat masih ada tumpukan sampah di depo tersebut.
"Kalau saya mencermati selama ini coba melihat dari tahun ke tahun anggaran, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Menteri [Lingkungan Hidup] bahwa memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Pemerintah Kota itu ada sebuah keseriusan," kata Sinarbiyat, kepada awak media, Kamis (21/11/2024).
Dilanjutkan Sinarbiyat, keseriusan itu terkait dengan beban anggaran APBD Kota Jogja. Pasalnya selama ini dana pengadaan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan persoalan sampah hanya berasal dari pemerintah pusat atau provinsi saja.
Baca Juga:Jogja Libatkan Warga Awasi Pajak via Aplikasi, PAD Tembus Rp494 Miliar
Bahkan, politisi partai Gerindra itu bilang pengadaan dua mesin pada akhir tahun 2024 juga berasal dari dana instentif daerah (DID) dari pusat. Sementara APBD kota dinilai tidak pernah mencoba untuk berkontribusi dituangkan untuk ikut andil dalam persoalan sampah.
"Artinya dari aspek perangkaan anggaran ya dari angka itu menunjukkan bahwa Pemkot Jogja sangat pelit. Pemkot Jogja terkesan hanya njagakke [mengharapkan] dari provinsi dari danais dan njagakke dari pusat," tegasnya.
"Ini saya kira sangat serius minta dengan sangat Pemkot untuk betul-betul dengan sidaknya Pak Menteri Lingkungan Hidup ini harapan saya ya ini betul-betul menjadi cambuk untuk betul-betul serius jangan hanya kemudian njagakke," tambahnya.
Kondisi ini cukup ironis sebab dari pengamatannya, terdapat salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rutin menyumbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar. Untuk itu dia mendesak efektifitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
Sehingga, alokasi yang digunakan untuk penanganan sampah tidak hanya berhenti pada kisaran Rp90 miliar saja. Melainkan bisa ditambah untuk menyelesaikan masalah sampah.
Baca Juga:TPST Piyungan Overload, Menteri LHK Desak DIY Olah Sampah Sisa Makanan Jadi Cuan
"Mestinya penyumbang SiLPA ini harus kemudian porsinya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan sampah," ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan persoalan sampah masih tetap sama yakni terkait dengan lahan yang terbatas. Kendati demikian pihaknya masih akan berupaya untuk menyelesaikan masalah itu.
"Ya yang perlu diketahui, sampah di Jogja ini kan 200 ton per hari, sementara untuk tempat pengelolaan sampah ini kan kami sulit. Kami enggak punya lahan untuk itu, yang ada sekarang itu baru mampu sekitar 140 ton, ini kami masih berupaya untuk bisa menyelesaikan itu," kata Sugeng saat dihubungi, Senin (18/11/2024).
"Jadi kalau depo masih ada [tumpukan sampah], kami kira ya memang kondisi saat ini kami mohon maaf karena memang sebagai transit poin, kekurangan kemampuan penyelesaian sampah itu kan masih ada di depo," imbuhnya.
Kendati demikian, Sugeng mengklaim kondisi depo itu sudah lebih baik ketimbang beberapa waktu lalu. Pasalnya tumpukan itu sudah cukup berkurang.
"Tapi yang terpenting kan kami sudah tidak seperti dulu di depo itu sampai menggunung, sekarang kan sudah tiap hari selalu kita kondisikan," ucapnya.
