SuaraJogja.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendorong agar harga per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diturunkan. Harga makanan selama masa uji coba dinilai sudah memenuhi kebutuhan gizi pelajar secara optimal.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal, menyatakan bahwa harga Rp15 ribu per porsi untuk program MBG mampu mencukupi kebutuhan gizi pelajar. Ia mengingatkan bahwa penurunan anggaran menjadi Rp10 ribu per porsi berpotensi menurunkan kualitas dan kelayakan makanan yang disediakan.
"Jika dihitung, dengan Rp10 ribu sulit untuk mendapatkan makanan bergizi sesuai standar. Hal ini akan menjadi beban bagi penyedia," ujar Suradal dikutip dari Harianjogja.com, Jumat (3/1/2025)
Ia menekankan bahwa kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Dengan anggaran yang terlalu rendah, dikhawatirkan makanan yang disediakan tidak higienis dan tidak layak untuk mendukung kesehatan pelajar.
Baca Juga:Lima Sapi di Kretek Mati Akibat PMK, Pemkab Bantul Serukan Mitigasi Aktif
Libatkan UMKM dan Potensi Lokal
Suradal juga menyoroti pentingnya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan makanan bergizi gratis. Ia berpendapat bahwa ribuan UMKM di Bantul dapat berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan makanan.
Selain itu, bahan baku lokal dari sektor pertanian dan peternakan Bantul juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Jika terdapat bahan baku yang tidak tersedia di daerah, suplai dapat didatangkan dari luar wilayah. Dengan demikian, realisasi program ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Bantul.
Suradal menekankan bahwa UMKM yang terlibat dalam program MBG harus memenuhi standar kualitas dalam pengolahan dan pengemasan makanan.
"UMKM boleh ikut serta, tetapi harus memastikan kualitas makanan yang dihidangkan tetap baik," tambahnya.
Anggaran dan Arahan Pemerintah Pusat
Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp52 miliar, angka yang cukup besar namun sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.
"Program ini merupakan kebijakan baru yang bagus, tetapi realisasinya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait implementasi program ini, termasuk mekanisme pendistribusian dan pemilihan penyedia jasa katering.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelajar sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal di Bantul.
