SuaraJogja.id - Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Subarsono, menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat. Ia menilai program sekolah rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial kurang tepat.
Menurutnya program itu seharusnya ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Sehingga program itu memang diharapkan tidak berada di bawah naungan Kemensos.
"Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi, ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu. Kalau di bawah Kementerian Sosial saya pikir itu tidak tepat," kata Subarsono, Selasa (14/1/2025).
"Saya berharap bahwa program ini tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan di bawah Kemensos," imbuhnya.
Baca Juga:Kasus PMK Kembali Melonjak, Pakar UGM Desak Vaksinasi Menyeluruh
Selain itu, dia menilai program itu belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Pasalnya saat ini masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan. Seharusnya hal-hal itu yang kemudian menjadi perhatian pemerintah.
Apabila menilik ke belakang, dijelaskan Subarsono, Sekolah Rakyat memang memiliki sejarah di masa penjajahan Belanda. Dikhawatirkan kemunculan program Sekolah Rakyat bakal membentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya.
Mengingat secara sejarah memang sekolah rakyat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang kemudian diubah menjadi sekolah dasar. Adanya istilah tersebut dikhawatirkan memunculkan diskriminasi sebab saat ini sudah ada sekolah dasar.
"Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat. Sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul," ujarnya.
Baca Juga:Pakar Hukum Tata Negara UGM Puji Dalil Kuat Empat Mahasiswa Penggugat Presidential Threshold
Disamping itu, Subarsono menegaskan banyak pertimbangan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam merealisasikan Sekolah Rakyat. Walaupun memang begitu masih ada harapan dengan didirikannya Sekolah Rakyat.
"Saya pikir bukan tidak efisien tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada, kan untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagaimana meningkatkan dana BOS, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru," terangnya.
Jika program ini tetap dipaksakan, Subarsono mengusulkan agar program ini ditempatkan di lokasi yang tepat sasaran. Sehingga ada tujuan jelas untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia.
"Dibangun di daerah yang tepat seperti 3T [Tertinggal, Terluar, dan Termiskin]. Jadi, kriteria yang dibangun harus jelas seperti apa karena orientasinya untuk orang miskin, gratis, dan berasrama. Saya pikir pantasnya berada di daerah yang belum maju," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
"Nanti kita lihat ya prioritasnya, kita lihat. Tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat, dari golongan miskin ekstrim," imbuhnya.
