SuaraJogja.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jelang 100 hari pertama masa kerjanya.
Diketahui pada 28 Januari 2025 esok, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memasuki 100 hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 silam.
Menurut Fahmy belum tampak komitmen lebih jauh dari pemerintahan tersebut dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu dibuktikan belum adanya capaian atau hasil riil dalam kurun waktu 100 hari kerjanya.
"Tentunya belum ada hasil riil dicapai Prabowo di sektor ESDM dalam 100 hari. Prabowo baru menyatakan komitmen untuk mencapai swasembada energi dalam 4-5 tahun dengan mengembangkan energi resources yang berlimpah menjadi EBT," kata Fahmy saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).
Namun sayangnya, disampaikan Fahmy, pembantu Prabowo di kementerian tidak mendukung komitmen tersebut. Misalnya saja dari Menteri ESDM yang justru membuat kebijakan bertentangan dengan gagasan Presiden Prabowo.
"Masalahnya, kebijakan menteri ESDM Bahlil tidak mendukung, bahkan bertentangan dengan komitmen Prabowo," ucapnya.
"Kebijakan Bahlil untuk menggejot lifting minyak dan produksi batubara mencederai terhadap komitmen Prabowo," imbuhnya.
Selain itu munculnya wacana untuk memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi juga dinilai kontraproduktif.
Inisiatif DPR untuk memberi konsesi pertambangan kepada Perguruan Tinggi itu bertentangan dengan komitmen Prabowo sebab justru menggenjot produksi energi kotor batubara.
Baca Juga:Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tegas Tolak Rencana Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi
"Kalau Prabowo membiarkan kebijakan Bahlil dan DPR berlanjut, maka komitmen Prabowo tidak lebih sekedar omon-omon belaka," tandasnya.
