SuaraJogja.id - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menguliti 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kendati secara survei tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama.
Diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
Mada menyoroti delapan program hasil terbaik cepat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang disampaikan Prabowo-Gibran dalam kampanye kemarin.
Baca Juga:Danais DIY Dipangkas Buntut Efisiensi Anggaran, Program RTLH Terancam Tak Maksimal
Pertama memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Sejauh ini program tersebut memang sudah berjalan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG) tapi secara desain program itu belum jelas.
"Menurut saya desain makan bergizi gratis ini enggak jelas. Jadi, ada baiknya kalau ini sebenarnya bisa menjadi karena ini istilahnya itu delapan program hasil terbaik cepat ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya," kata Mada, kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).
Kedua menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten, Mada bilang hal itu juga tak kelihatan kinerjanya.
"Apalagi kalau kita bicara belum dilantiknya kepala daerah. Jadi, peran kepala daerah atau pemerintah daerah menjadi sangat penting juga untuk mengakselerasi ya, jalannya program," ujar Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.
Lalu ketiga mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Baca Juga:Inpres Efisiensi Anggaran Bikin MICE DIY Merana, PHRI: Omzet Anjlok 50 Persen
"Sudah berjalan itu, bahkan sudah ribuan, traktor ekskavator dikirim ke Papua. Tapi, apa desainnya, prosesnya partisipatif atau enggak membuka lahan itu dan seterusnya, dan sebagainya. Itu juga enggak jelas dan yang kemudian justru, dinamika dengan masyarakat lokal di sana. Menurut saya ini juga belum terealisasi," ungkapnya.
Keempat yakni membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Dia bilang program itu juga masih sekadar wacana saja tanpa desain jelas.
"Desainnya seperti apa lagi-lagi, Kita belum paham," tandasnya.
Kelima yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
"Menurut saya deflasi, menurunnya daya beli dan seterusnya di 100 hari pertama itu sebenarnya menunjukkan situasi yang ada di 100 hari pertama pemerintahannya sekarang ini," imbuhnya.
Keenam menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI/Polri, dan pejabat negara. Dia menanyakan realisasi dari program ini dengan kini berbagai efisiensi anggaran dan di tengah isu ASN tanpa THR.
Ketujuh melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
"Belum kelihatan. Rumah baru rencana 3 juta rumah, masih rencananya sangat awal sekali, tidak ada bedanya dengan ketika kampanyenya kemarin," ucapnya.
"Padahal sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program hasil terbaik cepat ini," imbuhnya.
Terakhir atau ke delapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. Dia menyoroti target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen.
"Ini harus kelihatan di 100 hari pertama praktis, 8 persen itu masih sangat terasa ambisius," tandasnya.
Mada kemudian mempertanyakan hasil survei approval yang mencapai 80 persen. Namun ia menduga ada peran pemerintah yang menganulir kebijakannya sendiri tentang kenaikan PPN 12 persen.
"Tapi, kemudian ya gimana ya, ini programnya sendiri di-cancel, tapi dianggap capaian. Ya, gitu kan. Jadi ya, yang terakhir adalah LPG Itu juga dianulir kebijakannya. Ada dua realitas yang menurut saya senjang dan kita harus cari penjelasannya," pungkasnya.
