Prioritaskan Rakyat, Bupati Gunungkidul Pilih Alihkan Anggaran Mobil Dinas dan Seragam ASN untuk Ini

SuaraJogja.id - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengambil langkah tegas dengan menolak pengadaan mobil dinas baru dan membatalkan anggaran seragam ASN. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk memperbaiki Alun-alun Wonosari dan infrastruktur jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan.

Keputusan ini diambil setelah Bupati Endah melakukan apel pagi dan langsung meninjau Alun-alun Wonosari bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Harry Sukmono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rakhmadian, dan Sekda Gunungkidul, Sri Suharyanta. Hal ini perlu segera dilakukan karena akan digunakan untuk Idul Fitri.

"Tahun lalu saat salat Idul Fitri, banyak warga mengeluhkan kondisi lapangan yang berbatu sehingga tidak nyaman. Saya instruksikan agar perbaikan dilakukan paling lambat minggu ini, bekerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan PU," ujar Endah, Senin (10/3/2025).

Selain memperbaiki kondisi lapangan, pemerintah daerah juga berencana menata drainase, menstandarkan tiang bendera untuk persiapan peringatan 17 Agustus, serta merapikan area sekitar pohon beringin yang akarnya mulai tinggi.

Endah menegaskan bahwa jika anggaran perbaikan alun-alun masih kurang, dana yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati akan digunakan untuk menyempurnakan renovasi alun-alun.

"Kami tidak akan membeli mobil dinas baru, dan anggarannya akan dialihkan ke alun-alun atau untuk perbaikan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kita. Hal ini lebih penting dibandingkan pengadaan kendaraan baru," tegasnya.

Menurutnya meskipun pada periode bupati sebelumnya, yaitu masa Bupati Sunaryanta juga tidak ada pengadaan mobil baru namun dia menilai mobil dinas yang lama masih sangat layak digunakan. Sehingga pos anggarannya bisa dialihkan ke program lain yang bersentuhan dengan masyarakat.

Selain itu, anggaran seragam ASN yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar juga dibatalkan. Menurutnya, pembelian seragam bisa ditunda dan dana tersebut lebih baik digunakan untuk prioritas pembangunan yang lebih mendesak.

"Hal-hal yang belum mendesak dan masih bisa ditunda, ya kita tunda. Anggaran seragam ini lebih baik dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Keputusan ini sejalan dengan visi misi dan program prioritas Endah-Joko, yang menekankan efisiensi anggaran dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga