Belum lagi kondisi tersebut diperparah dengan larangan-larangan study tour dari sejumlah daerah, misalnya dari Jawa Barat, Banten, hingga DKI Jakarta.
"Itu menambah penurunan pendapatan kami karena banyak pembatalan-pembatalan reservasi," tambahnya.
Jika kondisi ini terus berlangsung, kata Deddy, bukan tidak mungkin potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel dan restoran pun menjadi kenyataan. Pihaknya berharap pemerintah mengoreksi kebijakan terkait efisiensi anggaran itu.
"Bila kondisi yang tidak baik-baik saja ini berlanjut, tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, maka ancaman PHK pun terpaksa sekali akan kita lakukan. Harapan PHRI, pemerintah bisa mengerti keadaan kami dan mengoreksi Inpres 1/25," kata dia.
