Maya menegaskan bahwa wisatawan internasional memiliki dampak ekonomi yang besar. Setiap 10 juta turis asing yang datang ke Indonesia dapat menyumbang sekitar Rp50 triliun bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku wisata untuk berinovasi dan menjalin kolaborasi agar industri tetap berjalan meski ada regulasi baru.
Pemerintah Masih Mengkaji Kebijakan
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap mengkaji kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dalam program studi tour benar-benar tepat sasaran.
"Kami tidak melarang studi tour 100 persen, tetapi kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan benar-benar bermanfaat bagi siswa. Saat ini, kami sedang berdiskusi dengan kepala daerah untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih efisien,"katanya.
Baca Juga:Efisiensi Pemerintah dan Larangan Studi Tour: Pariwisata Sleman di Ujung Tanduk?
Irene menambahkan bahwa kebijakan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi sektor pariwisata untuk lebih berkolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, destinasi wisata bukan hanya tentang pariwisata tetapi juga mencerminkan kebanggaan budaya bangsa.
"Pariwisata harus beradaptasi. Misalnya, dengan menggabungkan sektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, kuliner, game digital, desain, dan lainnya untuk menarik lebih banyak pengunjung. Dengan begitu, destinasi wisata bisa berkembang lebih luas, tidak hanya bergantung pada studi tour,"tambahnya.
