SuaraJogja.id - Aksi demonstrasi dari aliansi gabungan Jogja Memanggil masih berlanjut. Massa aksi kali ini hadir kembali dengan mengusung konsep panggung rakyat.
Panggung rakyat itu digelar di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Kamis (27/3/2025) sore. Aksi ini bertajuk 'Negara Sedang Gawat, Bangun Solidaritas Rakyat'.
Berdasarkan pantauan SuaraJogja.id di lokasi, ratusan massa berbaju hitam sudah memadati salah satu sudut kawasan titik nol km. Sejumlah banner bernada kritik dan kekecewaan terhadap pemerintah pun sudah terpasang dan tergeletak di lantai.
Demonstrasi ini buntut dari Revisi UU TNI yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Massa menilai bahwa UU TNI itu kemudian mengancam masyarakat sipil.
Baca Juga:Suarakan Tagar Indonesia Gelap, Ribuan Massa Hitamkan Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer
Pasalnya produk hukum ini mengaktifkan kembali semangat dwifungsi ABRI/TNI, yang seharusnya dikubur dalam-dalam dengan lengsernya Soeharto pada 1998.
Juru Bicara aksi Bung Koes mengatakan bahwa kekhawatiran rakyat atas Revisi UU TNI nampaknya menjadi kenyataan. Hal itu melihat dari berbagai rangkaian aksi kekerasan yang dialami para demonstran di sejumlah daerah.
"Kekhawatiran rakyat atas Revisi UU TNI menjadi kenyataan. Rakyat mengalami kekerasan di ruang digital dalam berbagai bentuk. Adanya doxxing atau penyebaran informasi tanpa konsensual dan penyebaran informasi palsu," kata Bung Koes dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/3/2025).
"Foto rakyat disebar melalui media sosial dan dicetak di sebuah banner besar oleh orang-orang yang diduga anggota militer. Kemudian dalam foto tersebut, terdapat narasi tuduhan, kekerasan, hingga ancaman pembunuhan," tambahnya.
Belum lagi berbicara soal teror yang diberikan kepada jurnalis Tempo dengan pengiriman paket berisi potongan kepala babi. Pengiriman tersebut diduga kuat untuk menebar teror atas kerja-kerja jurnalistik yang independen dari kekuasaan dan sedang membuat liputan intensif udang di balik batu Revisi UU TNI.
"Dari serangkaian kekerasan dan teror yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat, kami menyerukan negara sedang gawat, bangun solidaritas rakyat!" tegasnya.
Menurut Bung Koes pemerintahan Prabowo-Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Apalagi dengan rentetan teror yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran.
"Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela," ujar perwakilan massa lain, Marsinah.
Hingga pukul 17.31 WIB massa masih menggelar panggung rakyat mulai dari orasi, pembacaan puisi hingga musik-musik perlawanan. Terlihat pula aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi.
Sempat Gerudug Gedung DPRD DIY
Sepekan sebelumnya kelompok massa Jogja Memanggil juga sempat menggelar aksi serupa.
Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPRD DIY tersebut sempat ricuh. Massa melakukan aksi vandalisme yang tidak terpuji dengan mencorat-coret dinding ruang audensi gedung wakil rakyat.
Mereka juga melempari gedung dengan sampah. Mahasiswa juga menuangkan sampah-sampah di depan gedung DPRD DIY.
Bau busuk yang menyengat menguar di tempat tersebut. Bilamana tidak, sampah yang dilempar ke kantor DPRD DIY berupa sampah organik, telur hingga aneka plastik. Hingga pukul 16.03 WIB massa aksi Jogja Memanggil masih bertahan di depan kantor DPRD DIY.
Padahal sebelumnya, unjuk rasa massa yang menduduki gedung wakil rakyat tersebut kondusif. Massa yang datang sekitar pukul 12.00 WIB bahkan sempat bernyanyi bersama dalam mimbar bebas di depan gedung tersebut.
Mereka juga sempat menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan TNI yang merepresi rakyat.
"Kawan-kawan, kenapa kita lempari sampah? Karena mereka saja gak becus ngatasi sampah di DIY. Itu jika nanti ada yang framing," kata salah satu orator.
