"Surat palilah ini bersifat sementara, berlaku satu tahun, dan dari palilah itu rencananya ditindaklanjuti dalam bentuk kekancingan dari Keraton. Sementara itu, masing-masing warga sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah). SKT ini memang bukan sertifikat tanah, tapi merupakan surat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal di sana," jelasnya.
Dari SKT tersebut, lanjut Anton sebenarnya bisa ditindaklanjuti menjadi kekancingan atau ijin tertulis dari Keraton Yogyakarta.
Tapi saat mereka mengurus kekancingan, warga terhambat kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Yogyakarta yang mensyaratkan adanya kerelaan dari PT KAI.
Sebab tanah di kawasan Stasiun Lempuyangan dianggap sebagai aset PT KAI meski merupakan Tanah Kasultanan.
Baca Juga:Deadline Penggusuran di Depan Mata, Warga Lempuyangan Lawan PT KAI: "Bukan Asetmu, Ini Tanah Kami
"Dulu memang ini bangunan Belanda, milik NIS dan SS zaman dahulu. Tapi karena kami tidak mendapatkan kerelaan dari PT KAI, maka SKT kami tidak bisa diproses menjadi kekancingan. Masalahnya di situ," jelasnya.
Karenanya saat ada sosialisasi soal pengembangan Stasiun Lempuyangan, PT KAI menyebutkan ada 13 rumah yang akan terdampak. BUMN tersebut meminta ke-13 bangunan tersebut dikosongkan sampai dengan Mei 2025 mendatang.
Kebijakan itu yang kemudian diprotes warga RW 01. Mereka akhirnya memasang spanduk protes penggusuran di sejumlah titik di kawasan Stasiun Lempuyangan.
"Saya ada jadwalnya. Nah, warga keberatan. Padahal, kami juga punya SKT. Di sisi lain mereka punya palilah. Jadi belum ada titik temu hingga saat ini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
