"Kalau rezim militer tidak cocok dengan tema diskusi, jangan main intimidasi atau intervensi. Bikin aja diskusi atau seminar tandingan. Kegiatan ilmiah dan akademis boleh dilawan dengan cara ilmiah dan akademis, bukan cara despotis," tegasnya.
Seperti diketahui mahasiswa yang tergabung di lembaga pers mahasiswa di UIN Walisongo, Semarang diduga mendapat intimidasi dari TNI.
Hal itu berawal dari diskusi yang mengangkat tema 'Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik' yang dihelat pada 14 April lalu.
Diskusi itu diberitakan dalam sebuah berita pers mahasiswa. Namun setelah tayang anggota TNI yang bernisial R menghubungi kru surat kabar mahasiswa itu dan meminta untuk di take down atau menghapus berita.
Baca Juga:Bakso Kotak, Kuah Inovatif: Eksperimen Rasa Magister UGM ke Gerobak yang Inspiratif
TNI yang diketahui berpangkat sersan satu itu terus menghubungi kru surat kabar. Bahkan mengkritik penggunaan foto.
Anggota militer itu nyaris setiap hari menelepon dan mengirimi pesan singkat. Bahkan penuturan dari anggota pers mahasiswa itu R pernah mendatangi kampus setempat.
Dugaan teror itu justru berlanjut setelah R mendatangi kampus. Telepon serta chat terus dikirim ke anggota pers mahasiswa.
Kepala Penerangan Daerah Militer IV Diponegoro, Letnan Kolonel Inf, Andy Soelistyo mengaku bahwa pengakuan kru pers mahasiswa tersebut hanya sepihak.
Andy mengaku bahwa kedatangan anggota TNI ke acara diskusi tersebut adalah tugas monitoring.
Baca Juga:Land of Beauty 2025 Siap Hadir Kembali, Bagikan Pengalaman Baru Festival Kecantikan
Terkait penghapusan berita, Andy menyarankan agar mahasiswa melaporkan hal tersebut ke Polisi Militer atau kepolisian dengan membawa bukti yang spesifik.
