SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melaunching Sekolah Pra Nikah. Hal itu sebagai upaya strategis untuk menekan angka perceraian.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ngaji Amida (Akhwat dan Ummi Muda) yang diselenggarakan oleh komunitas Teras Dakwah pada Jumat (2/5/2025) kemarin di Teras Dakwah Nitikan, Umbulharjo.
Pihaknya menyampaikan, program ini akan menjadi wadah edukatif bagi para calon pengantin.
Disampaikan Hasto, mereka akan dibekali dengan kesiapan mental, spiritual, dan fisik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.
Baca Juga:Kisah Heroik Sultan HB II untuk Jogja, Tokoh Muda Ini Dukung Beliau jadi Pahlawan Nasional
Selain itu, program ini akan menyasar warga Kota Yogyakarta. Sehingg dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat di tengah masyarakat.
"Pembekalan sebelum menikah sangat penting, tidak hanya soal kesiapan mental, tetapi juga kesehatan fisik dan pemahaman terhadap peran dalam keluarga. Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi yang kuat dari akar keluarga," kata Hasto.
Menurut Hasto, tingginya angka perceraian, terutama yang diajukan oleh perempuan, menjadi tantangan serius dalam pembangunan keluarga.
Menyikapi hal tersebut, Sekolah Pra Nikah ini akan dirancang komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen.
Mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), tokoh agama, dan psikolog.
Baca Juga:Land of Beauty 2025 Resmi Dibuka, Banjir Promo Menarik dan Aktivitas Seru!
"Calon pasangan harus siap secara mental dan biologis, karena hal ini penting untuk melahirkan generasi yang sehat," ujarnya.
"Selain itu, dalam pernikahan juga dibutuhkan kesehatan reproduksi dan pentingnya kesiapan ekonomi serta spiritual," tambahnya.
Program ini diharapkan menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi konflik rumah tangga dan perceraian sejak dini.
Dengan demikian, masyarakat dapat membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.
"Harapannya program ini mampu menekan angka perceraian dan memperkuat pondasi keluarga agar lebih kokoh dan harmonis," ungkapnya.
Dukungan terhadap ketahanan keluarga juga datang dari Teras Dakwah. Koordinator dan Pengawas Amida Teras Dakwah, Eka Juli, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalankan program Sekolah Ketahanan Keluarga berbasis Siroh Nabawiyah.
Program ini terbuka untuk umum dan bertujuan membekali masyarakat dengan ilmu membangun keluarga tangguh berdasarkan keteladanan Rasulullah SAW.
"Melalui pendekatan spiritual dan historis ini, kami berharap peserta memiliki pondasi yang kuat dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah," ujar Eka.
Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah dan komunitas, program-program pembekalan pra nikah dapat menjadi solusi nyata dalam membangun keluarga tangguh di Kota Yogyakarta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta, pada tahun 2023, Kota Yogyakarta mencatat 2 kasus perceraian.
Namun, angka ini tampaknya tidak mencerminkan keseluruhan realitas, mengingat laporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.225 perkara perceraian, dengan 873 kasus cerai gugat dan 325 cerai talak.
Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metode pencatatan atau pelaporan antara instansi.
yogyakarta.bps.go.id.
Angka perceraian kasar di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 24,04 yang berarti terdapat sekitar 24 kasus perceraian per 1.000 penduduk.
Pelatihan Pra Nikah oleh Pemerintah
Pemerintah telah menginisiasi program bimbingan pra nikah, seperti Kursus Calon Pengantin (Suscatin), sebagai upaya untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
Namun, efektivitas program ini dalam menekan angka perceraian masih menjadi perdebatan.
Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun bimbingan pra nikah dapat meningkatkan pemahaman pasangan tentang pernikahan, dampaknya terhadap penurunan angka perceraian belum signifikan.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk implementasi program yang belum merata dan kurangnya tindak lanjut setelah pernikahan.
