SuaraJogja.id - Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyoroti masuknya aparat TNI ke perguruan tinggi.
Hal itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan akademik.
Dia menyatakan bahwa pasca disahkannya revisi UU TNI, tentara semakin leluasa memasuki domain sipil. Tidak terkecuali kampus, dunia politik, dan bahkan bisnis.
"Kalau sepatu tentara sudah menginjakkan kaki di ruang-ruang diskusi di perguruan tinggi, berarti akan muncul intervensi terhadap obyektifikasi akademik," kata Gugun El Guyanie dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga:Bakso Kotak, Kuah Inovatif: Eksperimen Rasa Magister UGM ke Gerobak yang Inspiratif
Menurut Gugun intervensi militer terhadap acara ilmiah, seperti yang terjadi di UIN Walisongo belum lama ini seolah menjadi bukti nyata.
Terkait ruang kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi mahasiswa yang terancam.
"Kalau ada intervensi dari TNI terhadap acara ilmiah seperti di UIN Walisongo, jelas itu ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi generasi muda," tegasnya.
Dia mengatakan bahwa para pimpinan perguruan tinggi tidak boleh bersikap pasif. Apalagi seolah-olah melegitimasi keberadaan militer di ruang akademik.
Gugun menekankan pentingnya sikap tegas dari civitas akademik terhadap fenomena ini.
Baca Juga:Land of Beauty 2025 Siap Hadir Kembali, Bagikan Pengalaman Baru Festival Kecantikan
"Sebaiknya para pimpinan perguruan tinggi jangan pasif, apalagi melegitimasi seolah-olah tidak ada masalah dengan masuknya TNI ke dalam ruang akademik," imbuhnya.
Selain itu, Gugun turut mengajak organisasi mahasiswa, pusat studi, dosen, dan para peneliti untuk mendesak pemerintah baik menteri bahkan presiden agar segera menghentikan praktik militerisasi kampus yang dinilai mengancam otonomi perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi harus netral dari intervensi kekuasaan, termasuk rezim militer. Agar tumbuh subur bunga-bunga prestasi anak bangsa yang bebas dari tekanan tentara," ujarnya.
"Jangan buat mahasiswa menjadi ketakutan ketika menggelar diskusi, menyelenggarakan seminar, dan diintimidasi ketika aksi turun ke jalan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa arah politik hukum Presiden Prabowo Subianto yang memperluas fungsi TNI ke dunia pendidikan telah melukai semangat reformasi.
Gugun mengajak seluruh akademisi dan mahasiswa untuk bergerak bersama meluruskan penyimpangan tersebut.
