Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara terpadu.
Mencakup asrama, laboratorium, ruang ibadah, dapur, hingga lapangan.
"Boarding ter-integrated dan semua fasilitasnya tersedia, bukan hanya kelas sama asrama tapi kita butuh lab, butuh dapur, butuh ruang makan, butuh ruang ibadah, lapangan, gitu lho. Jadi itu nanti yang akan di asesmen dan akan diskemakan oleh pihak PU," ucapnya.
"Jadi posisi kemensos sudah memberikan, ya, titik-titik mana saja yang akan di asesmen, apakah itu layak dan bisa dijadikan sekolah rakyat atau tidak. Jadi beliau [Wamen PU] nanti sama timnya yang akan membahas skemanya," imbuhnya.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau mereka yang putus sekolah.
Baca Juga:Sekolah Rakyat di Jogja Laris Manis, Dinsos Turun Tangan Lakukan Verifikasi Ketat
Konsep ini sering dihidupkan oleh masyarakat, LSM, atau komunitas, dan kini mulai digadang-gadang secara lebih serius oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi inklusivitas pendidikan.
