"Jadi harusnya kan diharapkan dari pemerintah pusat kan ter-integrated. Jadi ada sekitar 6 hektare dari SD, SMP, SMA menjadi 1 tapi kan kita belum punya lahan dan berharap dari pemerintah kan dalam bulan Juli ini sudah harus jalan," ucapnya.
"Nah kita kan juga harus realitasnya cek di lapangan tadi ada beberapa direhab ini yang perlu bicarakan masalah lebih detilnya secara teknis. Kalau di sini SMA semua," imbuhnya.
Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau mereka yang putus sekolah.
Konsep ini sering dihidupkan oleh masyarakat, LSM, atau komunitas, dan kini mulai digadang-gadang secara lebih serius oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi inklusivitas pendidikan.
Baca Juga:Wamen PU: Tamansiswa Butuh Renovasi Besar Sebelum Jadi Sekolah Rakyat
Apakah Sekolah Rakyat Bisa Menyelesaikan Masalah Pendidikan?
Potensi Penyelesaian:
Menjangkau yang Terpinggirkan: Anak-anak di pelosok, pekerja anak, atau keluarga miskin yang sulit masuk sekolah formal bisa tetap belajar.
Fleksibilitas Belajar: Bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, termasuk waktu dan pendekatan belajar.
Pemberdayaan Masyarakat: Menghidupkan peran masyarakat dalam pendidikan.
Baca Juga:Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa
Tantangan yang Masih Ada:
Standarisasi dan Akreditasi: Banyak Sekolah Rakyat belum memiliki sistem evaluasi atau ijazah yang diakui negara.
Kualitas Pengajar: Tidak semua relawan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai.
Ketergantungan pada Swadaya: Jika tidak didukung pemerintah secara berkelanjutan, banyak yang rawan bubar.
