SuaraJogja.id - Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti melakukan peninjauan langsung ke kompleks SMA Taman Madya IP Tamansiswa, Yogyakarta, Sabtu (10/5/2025).
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana pemanfaatan sekolah tersebut untuk program Sekolah Rakyat (SR).
Diketahui SR sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Sosial dan Kementerian PU melakukan berbagai asesmen terkait kelaikan lokasi yang akan dijadikan sekolah berbasis boarding (asrama) itu.
Termasuk mengecek lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung.
Adapun Tamansiswa menjadi salah satu titik tambahan yang tengah dipertimbangkan setelah sebelumnya pemerintah telah menetapkan 53 titik existing dan 12 tambahan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia untuk Sekolah Rakyat.
"Semua nanti skema pembangunan sarana-prasarana diserahkan ke PU. Kita menunggu asesmen dari PU kalau kemudian ini bisa, layak, ya, akan kita pakai," kata Agus Jabo dikutip Minggu (11/5/2025).
Diakui Agus Jabo, meskipun Tamansiswa masuk radar sebagai calon lokasi SR. Namun masih ada beberapa persoalan teknis yang harus diselesaikan.
Termasuk pemindahan delapan kelas aktif yang saat ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga:Sekolah Rakyat di Jogja Laris Manis, Dinsos Turun Tangan Lakukan Verifikasi Ketat
"Walaupun di sini masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya masih ada [siswa] yang sekolah, ada 8 kelas, itu ya kemudian harus dipindah. Supaya di tempat yang akan dijadikan sebagai Sekolah Rakyat itu betul-betul isinya ya siswa-siswa dari Sekolah Rakyat," paparnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara terpadu.
Mencakup asrama, laboratorium, ruang ibadah, dapur, hingga lapangan.
"Boarding ter-integrated dan semua fasilitasnya tersedia, bukan hanya kelas sama asrama tapi kita butuh lab, butuh dapur, butuh ruang makan, butuh ruang ibadah, lapangan, gitu lho. Jadi itu nanti yang akan di asesmen dan akan diskemakan oleh pihak PU," ucapnya.
"Jadi posisi kemensos sudah memberikan, ya, titik-titik mana saja yang akan di asesmen, apakah itu layak dan bisa dijadikan sekolah rakyat atau tidak. Jadi beliau [Wamen PU] nanti sama timnya yang akan membahas skemanya," imbuhnya.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
