"Kantong kita terbatas. Kalau seluruh belanja dialihkan untuk konsumsi, apalagi tanpa evaluasi yang jelas, Indonesia bisa boncos secara ekonomi. Belanja besar tidak otomatis menaikkan pertumbuhan ekonomi jika tidak produktif," ungkapnya.
Sekar juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika kebijakan LPG 3 kilogram diubah tanpa pertimbangan matang.
Kebijakan yang akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat pun harus dikoreksi kembali.
Ia mengkhawatirkan hal serupa terjadi pada program MBG jika evaluasi dan penyesuaian tidak dilakukan sejak awal. Terlebih kebijakan MBG penuh dengan nuansa politik.
Baca Juga:Resmikan SPPG di Sleman, Cak Imin Dorong BUMDes Jadi Pilar Ekonomi Makan Bergizi Gratis
Banyak kebijakan publik yang dibentuk berdasarkan janji politik dan kepentingan elektoral ketimbang kebutuhan riil masyarakat.
"Kita harus sadar solusi kebijakan di negara manapun pasti dipengaruhi kepentingan politik. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan pentingnya desain yang berbasis data dan evidence-based policy," paparnya.
Sekar menyarankan agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat terhadap pelaksanaan program MBG.
Selain itu membuka ruang untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan.
Ia menekankan bahwa manfaat besar hanya akan tercapai jika kebijakan dijalankan dengan efisien dan akuntabel. Jangan hanya MBG jadi proyek besar dengan hasil yang minim.
Baca Juga:Jatah Makan Bergizi Gratis Jadi Menu Buka Bersama, Inovasi Ramadan di Sekolah Gunungkidul
"Jika benar-benar ingin memberikan manfaat yang besar, maka kebijakan seperti MBG harus punya dasar data yang kuat, desain program yang baik, dan evaluasi berkala," katanya.
Sementara di Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) justru berencana membangun 1.542 unit SPPG baru.
SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi.
Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra MBG. Ke depan, BGN membangun 1.542 unit SPPG baru.
Untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 Triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.
