"Koperasi Merah Putih ini, apapun itu, idenya bagus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di pedesaan, hanya kemudian kita isi dengan apa. Kalau masyarakat desa kental dengan komoditas pertanian, peternakan, nah ini apakah diisi usaha dari situ atau yang lain," ucapnya.
Kolaborasi yang baik dengan BUMDes itu pun menjadi penting dan penting untuk menjaga keberlanjutan dari koperasi.
Menurutnya, BUMDes yang fokus pada kebutuhan nyata masyarakat khususnya desa akan lebih bertahan dibanding yang diarahkan pada sektor yang tidak relevan dan terlalu rumit.
"Kalau BUMDes diarahkan ke hal-hal kecil itu akan sustain tetapi ketika kemudian BUMDes diarahkan ke agak aneh-aneh misalnya kemudian infrastruktur, mungkin agak sulit karena itu tidak sesuai dan tidak senapas dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat pedesaan," kata dia.
Baca Juga:Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih, Siapkah Yogyakarta Jadi Contoh Ekonomi Kerakyatan?
Dhoni melihat Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi dan didukung perkembangannya.
"Begitu pula dengan koperasi Merah Putih. Kalau saya sebagai peneliti ya bersyukur karena pemerintah concern bagaimana mengembangkan koperasi, karena itu senapas dengan masyarakat yang kolektif sosial kultural," ucapnya.
"Sehingga tidak serta merta dihadapkan dengan industri yang secara modal lebih kuat. Mereka harus didukung dulu koperasi, di sana mereka memiliki usaha yang sustain. Kemudian mereka akan berhadapan dengan industri secara, bargaining power lebih seimbang," imbuhnya.
Koperasi Merah Putih adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi di berbagai daerah. Program ini bertujuan cukup banyak.
Pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan dan permodalan.
Baca Juga:BNI Bermitra dengan BUMDes Yogyakarta, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa
Kedua mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui koperasi yang dikelola secara profesional.
Program ini biasanya diluncurkan lewat kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN, dan pemerintah daerah, serta didampingi oleh pelaku usaha atau tokoh lokal.
