SuaraJogja.id - Koperasi Merah Putih digadang-gadang pemerintah untuk menjadi lokomotif penggerak kemandirian ekonomi berbasis komunitas di seluruh penjuru Indonesia.
Program itu dinilai sebagai upaya memaksimalkan potensi lokal di desa dan kelurahan.
Termasuk bahkan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Para peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) mengingatkan bahwa gagasan besar ini harus dibarengi dengan penataan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Sehingga tidak berhenti sebagai jargon pembangunan semata.
Baca Juga:Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih, Siapkah Yogyakarta Jadi Contoh Ekonomi Kerakyatan?
Trisakti Haryadi, peneliti dari Fapet UGM, menuturkan bahwa kebangkitan koperasi perlu didukung oleh pemahaman baru.
Terlebih atas tantangan masyarakat desa saat ini, bukan sekadar menggugah ingatan akan model lama.
Trisakti menyoroti pula peran BUMDes yang disebut masih belum maksimal terutama ketika masuk ke sektor peternakan.
Ia menekankan pentingnya mengembalikan fungsi utama BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
"Jadi yang sedang kita kaji yakni empowerment. Bagaimana ini bisa pembedayaan masyarakat, harapannya tumbuh ekonomi masyarakat desa," kata Trisakti kepada awak media saat Fapet Menyapa, di Fapet UGM, Jumat (23/5/2025).
Baca Juga:BNI Bermitra dengan BUMDes Yogyakarta, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa
Hal senada disampaikan peneliti Fapet UGM yang lain, R. Ahmad Romadhoni Surya Putra.
Ia menilai bahwa koperasi di sektor susu adalah contoh ideal dari keberhasilan kolaborasi antara peternak, lembaga, dan industri.
"Peternak [susu] bergabung di koperasi, nyetor susu, lalu dapat layanan pakan, obat-obatan, hingga kredit. Ini rantai pasok yang ideal," ungkap Dhoni sapaan akrabnya.
Menurutnya intensitas hubungan antara koperasi dan anggotanya menjadi kunci keberhasilan.
Hal ini yang kemudian perlu diduplikasi untuk penggerak koperasi.
Sehingga tak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi penguat ekonomi warga.
