"Zaman dulu daerah gudang amunisi di Jakarta itu jauh. Tetapi perkembangan itu lebih cepat daripada kita mengatasi hal semacam itu," ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya kedisiplinan aparat dalam menaati standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
Selain itu pengawasan secara berkala menjadi kunci mitigasi agar pemusnahan bekas amunisi tidak menimbulkan korban jiwa.
"Disiplin dalam militer itu ada dua hal. Satu, kalau tidak dirinya, keluarganya, kemudian orang lain. Karena dia pegang senjata, itu harus disiplin yang tinggi," ujar dia.
Baca Juga:Polisi Temukan Banyak Plat Nomor di Mobil BMW Penabrak Mahasiswa UGM
Keterlibatan TNI dalam jabatan sipil, termasuk posisi strategis di kementerian, menimbulkan kebutuhan akan pengawasan masyarakat yang aktif namun konstruktif.
Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat:
1. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam hal ini masyarakat perlu mendorong beberapa hal di antaranya:
Transparansi proses pengangkatan pejabat TNI di jabatan sipil. Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku (misalnya merujuk pada UU TNI dan Peraturan Pemerintah)?
Baca Juga:Klarifikasi FH UGM Soal Intimidasi Keluarga Argo: Fakta Sebenarnya Terungkap
Akuntabilitas kinerja pejabat TNI yang menduduki jabatan sipil, sama seperti pejabat sipil lainnya. Apakah mereka menjalankan tugas sesuai prinsip good governance?
Cara masyarakat berperan:
-Mengakses dan menyebarkan informasi publik melalui media sosial, media massa, dan forum diskusi.
-Mengawasi kinerja melalui data laporan tahunan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
2. Mendorong Pemisahan Fungsi Pertahanan dan Sipil
Peran TNI secara prinsip adalah di bidang pertahanan. Masyarakat perlu terus mengingatkan agar:
