SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) resmi menyatakan penarikan diri dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.
Sikap ini diumumkan usai BEM KM UGM mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Padang, Sumatera Barat, pada 13-19 Juli 2025.
"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral, BEM KM UGM menyatakan menarik diri dari Aliansi BEM SI Kerakyatan," kata Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam keterangan resminya, Senin (21/7/2025).
Diungkapkan Tiyo, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut.
Baca Juga:Trauma Perahu Terbalik di Maluku: UGM Prioritaskan Kenyamanan Mahasiswa KKN, Ditarik Atau Lanjut?
Ia menyoroti Munas yang seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa.
Namun justru dipenuhi manuver internal dan konflik berkepanjangan.
"Kami tidak datang untuk berebut jabatan. Sejak awal, BEM KM UGM tidak memiliki ambisi untuk ikut dalam kontestasi posisi struktural di aliansi. Kami hadir dengan semangat membangun gerakan bersama. Namun, forum ini justru dipenuhi manuver politik internal yang menyesakkan," tegasnya.
Menurut BEM KM UGM, forum Munas BEM SI Kerakyatan itu telah kehilangan ruh intelektual gerakan.
Sehingga justru berubah dan terjebak menjadi panggung konflik kekuasaan belaka.
Baca Juga:UGM Segera Fasilitasi Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN yang Meninggal Akibat Laka Laut di Maluku
"Alih-alih menjadi ruang intelektual untuk perjuangan rakyat, forum tersebut berubah menjadi arena konfliktual tempat penguasa mencari muka," ujarnya.
Diungkapkan Tiyo, salah satu alasan utama penarikan diri itu tidak lain menyusul hadirnya elite politik dan aparat negara dalam forum yang disebut kerakyatan tersebut.
Menurutnya hal itu mencederai independensi gerakan mahasiswa itu sendiri.
"Kami mempertanyakan kehadiran Ketum Partai Perindo, Menpora, Wagub Sumbar, Kapolda, hingga Kepala BIN Sumbar dalam forum yang katanya 'kerakyatan.' Apakah gerakan mahasiswa kini harus merapat ke kekuasaan?" kritik Tiyo.
Tak sampai di situ saja, ada pula simbol-simbol kekuasaan misalnya berupa karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumbar di depan ruang sidang utama.
"Ini bukan sekadar simbol, ini tanda bahaya. Tanda bahwa forum mahasiswa sedang dirangkul kekuasaan untuk dijinakkan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini BEM KM UGM turut mengonfirmasi bahwa terjadi kericuhan antar mahasiswa dalam forum tersebut. Insiden itu menyebabkan setidaknya dua orang mengalami luka.
"Ini bukti bahwa forum yang seharusnya mempersatukan malah menjadi medan perpecahan, hanya karena ambisi kekuasaan yang dibungkus jargon perjuangan," tuturnya.
Tiyo menyampaikan bahwa penarikan diri BEM KM UGM dilakukan pada 18 Juli 2025 atau tepatnya sehari sebelum penutupan Munas.
"Sikap ini kami ambil bukan karena kecewa, melainkan karena kami enggan menjadi bagian dari kemunduran gerakan," tegasnya.
Kendati menarik diri dari aliansi, BEM KM UGM tetap menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada rakyat.
Tiyo menyatakan bahwa kini BEM KM UGM tak akan menjadi bagian dari aliansi nasional manapun.
"Kami tidak akan menjadi bagian dari aliansi nasional manapun, apalagi yang tunduk pada kepentingan elite. Kami memilih jalan yang lebih sunyi tapi terang, bergerak bersama rakyat, bukan bersama kekuasaan," tegas dia.
Menutup pernyataannya, BEM KM UGM mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk berefleksi.
"Apakah kita masih bergerak karena rakyat, atau karena hasrat kuasa? Gerakan mahasiswa akan mati bukan karena represi, tapi karena kehilangan integritasnya sendiri," kata dia.
