Puncaknya, pada Oktober 2025 nanti, Aktivis 98 akan melakukan evaluasi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Mereka akan menyampaikan capaian dan menentukan langkah korektif yang perlu diambil.
"Kami ingin membuka ruang demokrasi, berdialog, dan bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa," tandasnya.
Sementara anggota aktivis 98 lainnya, Adi Wibowo, yang juga anggota Aktivis 98, memaparkan demokrasi politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat.
Baca Juga:Efek Prabowo: Pacuan Kuda Meledak! Harga Kuda Pacu Tembus Miliaran
Sistem politik kita terlalu didominasi partai-partai besar.
"Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas," ujarnya.
Karenanya Aktivis 98 mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa presidential threshold.
Mereka juga menuntut pemisahan Pemilu nasional dan lokal, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi.
"Jika proses politik demokratis, maka ekonomi juga akan demokratis. Tidak akan ada lagi oligarki yang menguasai sektor ekonomi," imbuhnya.
Baca Juga:Rahasia Pertemuan Prabowo di Hambalang Terungkap, Menteri Bocorkan Agenda Penting Ini...
Kontributor : Putu Ayu Palupi
