SuaraJogja.id - Penanganan kasus mafia tanah dengan korban Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon kini resmi memasuki Tahap II.
Dalam hal ini enam tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DIY.
Adapun enam tersangka yang diserahkan ke Kejati DIY itu yakni BR (60) pria warga Kasihan, Bantul.
Lalu Tk (54) pria warga Kasihan, Bantul; VW (50) perempuan, warga Pundong, Bantul; Ty (50) warga Sewon, Bantul.
Baca Juga:Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet
Kemudian MA (47) laki-laki, warga Kotagede, Kota Yogyakarta, dan IF (46) perempuan warga Kotagede, Kota Yogyakarta.
Penyerahan enam tersangka dan barang bukti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY ke Kejaksaan Tinggi DIY pada Selasa, 12 Agustus 2025 kemarin.
"Penyidik Ditreskrimum Polda DIY telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025," kata Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, dikutip Kamis (14/8/2025)
Ihsan menegaskan komitmen Polda DIY terhadap perlindungan hak-hak masyarakat.
Terkhususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah.
Baca Juga:Incaran Mafia Tanah, Sertifikat Mbah Tupon Kapan Kembali? Ini Kata BPN DIY
"Dengan demikian, kasus ini selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan Kami akan terus mengawal proses hukumnya," ungkapnya.
Ihsan turut mengimbau seluruh masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan terkait tanah, serta tidak ragu melaporkan ke kepolisian apabila menemukan indikasi adanya praktik mafia tanah di wilayahnya.
Diketahui selain enam tersangka, masih ada satu tersangka berinisial AH (60) pria warga Kraton, Kota Yogyakarta.
AH belum ikut diserahkan mengingat berkas yang belum dinyatakan lengkap atau belum berstatus P21.
Kasus ini berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban.
Perkembangan perkara ini sebelumnya telah dirilis kepada publik pada Jumat, (20/6/2025) lalu.
