Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sleman: Bupati Minta BGN Turun Tangan, Berikan Sanksi Tegas

Ratusan siswa Sleman keracunan, diduga akibat program makan bergizi gratis (MBG). Bupati Sleman evaluasi & koordinasi dengan BGN terkait SOP & sanksi.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:29 WIB
Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sleman: Bupati Minta BGN Turun Tangan, Berikan Sanksi Tegas
Bupati Sleman, Harda Kiswaya saat memberi keterangan pada wartawan, Kamis (28/8/2025). [Hiskia/Suarajogja]

SuaraJogja.id - Dalam satu bulan terakhir kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa di Kabupaten Sleman.

Program makan bergizi gratis (MBG) diduga kuat menjadi penyebab kasus keracunan pangan tersebut.

Sekitar awal bulan kemarin tercatat ada 379 siswa dari empat sekolah di Kapanewon Mlati yang mengalami gejala sakit diduga keracunan itu.

Lalu terbaru, kemarin ada di SMPN 3 Berbah yang dilaporkan juga mengalami hal serupa. Total ada 135 siswa dan dua guru SMPN 3 Berbah yang mengalami gejala keracunan.

Baca Juga:Kronologi Keracunan Massal SMPN 3 Berbah: Makanan Terlalu Lama Disimpan jadi Biang Kerok?

Evaluasi Kolaborasi MBG

Peristiwa itu menjadi sorotan Bupati Sleman, Harda Kiswaya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait perizinan hingga kemungkinan sanksi terhadap penyedia.

Menurut Harda, Pemkab Sleman memiliki kewenangan memberikan masukan, termasuk jika ada rekomendasi penghentian operasional penyedia jasa MBG atau dalam hal ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kalau memberikan masukan [rekomendasi] ya bisa saja. Saya matur [lapor] ke BGN ini bisa saja tapi kan posisinya hanya sampai situ," kata Harda saat ditemui, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga:Ratusan Siswa SMPN 3 Berbah Keracunan Massal Usai Santap Makanan Bergizi Gratis

Bupati juga mengingatkan bahwa program MBG menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara ketat.

Apalagi ini menyangkut kesehatan dan keamanan anak-anak.

"Menggunakan uang negara benar-benar harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sanksi hingga Perbaikan SOP

Harda menilai pengawasan dalam rantai distribusi makanan masih lemah.

Ia menyebut perlunya kejelasan lebih terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Ingin dapat update berita terbaru langsung di browser Anda?