"Aku ingin betul-betul, kolaborasi BGN, Pemda, dievaluasi. Ini aku banyak yang enggak ngerti, tiba-tiba kena keracunan ini Pemda yang kena. Nah, sebetulnya ini kita harus jujur, SOP ini piye to [gimana]," ujarnya.
Menurutnya, SOP yang ada harus dijalankan tanpa kompromi.
Termasuk dalam hal ini ditujukan kepada SPPG selaku penyedia MBG ke sejumlah sekolah.
"Misalnya ditunjuk SPPG. Itu kan soal SOP sudah ada. Siapa pengandali mutunya? Ya orang yang paling bertanggung jawab. Pengendali mutu. Sebelum dibagi, dicross check dulu kan, artinya diteliti. Oh ini sudah sesuai dengan higenisnya, dan ini semuanya baik. Tidak ada yang basi," ungkapnya.
Baca Juga:Kronologi Keracunan Massal SMPN 3 Berbah: Makanan Terlalu Lama Disimpan jadi Biang Kerok?
Bupati juga menekankan pentingnya menempatkan tenaga ahli gizi dalam proses penyediaan makanan.
Harapannya kontrol terhadap makanan yang hendak dikonsumsi itu tetap terjaga kualitasnya.
Jangan Kompromi
Terkait sanksi, Harda menegaskan tidak boleh ada kompromi bagi pihak-pihak yang terbukti lalai melakukan tugasnya.
Apalagi berujung pada membahayakan kesehatan orang lain.
Baca Juga:Ratusan Siswa SMPN 3 Berbah Keracunan Massal Usai Santap Makanan Bergizi Gratis
"Ya kalau saya tegas saja. Ya pasti [sanksi], ya dicabut perizinannya. Jangan diberi kepercayaan. Berarti dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Ini menyangkut kesehatan orang banyak lho. Anak-anak lagi," ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Sleman sudah mulai melakukan evaluasi internal dengan memanggil seluruh SPPG yang ada di Sleman.
"Intinya komitmen saya harus dievaluasi. Hilangkan ewuh pakewuh, sungkan. Pokoknya harus dievaluasi," tegasnya.
Meski demikian, Harda menegaskan bahwa keputusan penghentian program MBG tetap berada di pemerintah pusat melalui BGN.
"Makanya ini kejadian ini menurut saya sebagai pembelajaran semuanya. Ini mudah-mudahan kejadiannya bisa dihentikan. Berkaitan dengan apapun. Sehingga ke depan semakin baik," kata dia.
