- Disdikpora DIY memperketat pengamanan sekolah selama MPLS guna mencegah penipuan berkedok sosialisasi tes TOEFL yang mencatut nama instansi.
- Pihak sekolah diwajibkan selektif menerima pihak luar demi melindungi siswa dari praktik intimidasi serta komersialisasi selama masa pengenalan.
- Disdikpora DIY memerintahkan Balai Pendidikan Menengah menginvestigasi dugaan penipuan serta mengevaluasi sistem keamanan sekolah di seluruh wilayah Yogyakarta.
SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pengamanan sekolah selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menyusul dugaan penipuan berkedok sosialisasi tes TOEFL yang mencatut nama instansi pemerintah.
Seluruh sekolah diminta lebih selektif menerima pihak luar demi melindungi siswa dari intimidasi maupun praktik komersialisasi.
Kepala Bidang Perencanaan dan Data Disdikpora DIY, Suci Rohmadi, menegaskan perlindungan peserta didik menjadi prioritas utama selama pelaksanaan MPLS.
"Perlindungan siswa dari segala bentuk intimidasi dan komersialisasi di sekolah adalah prioritas Dinas Dikpora di masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)," katanya dikutip dari ANTARA di Yogyakarta, pada Selasa (21/7/2026).
Baca Juga:MPLS Berakhir, MBG jadi Pengalaman Pertama Mencicipi Buah Impor bagi Siswa di Sekolah Kecil Jogja
Menurut Suci, sekolah harus memperkuat pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan pihak luar dan memastikan seluruh rangkaian MPLS berlangsung sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi dugaan penipuan berkedok tes TOEFL yang mengatasnamakan Disdikpora DIY dan Polda DIY saat MPLS.
Disdikpora menegaskan tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, maupun menjalin kerja sama dengan lembaga yang menawarkan kegiatan tersebut.
"Disdikpora DIY tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, atau kerja sama resmi dengan lembaga tersebut. Pencatutan nama Dikpora dan Polda adalah tindakan ilegal dan penyesatan informasi," tegasnya.
Karena itu, masyarakat dan pihak sekolah diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan dinas tanpa menunjukkan surat tugas resmi yang dapat diverifikasi keasliannya.
Baca Juga:Tiga Kasus Pelecehan Seksual Jadi Alarm, Kampus Harus Evaluasi Total Efektivitas Satgas PPKS
Meski belum menerima laporan resmi dari sekolah maupun orang tua, Disdikpora telah meminta Balai Pendidikan Menengah di setiap kabupaten dan kota menelusuri kronologi dugaan kejadian tersebut sekaligus mengevaluasi sistem pengamanan sekolah selama MPLS.
"Hingga saat ini, kami belum menerima laporan tertulis resmi dari sekolah maupun orang tua. Namun, kami akan meminta Balai Dikmen Kab/Kota untuk menginvestigasi kronologi dan mengevaluasi sistem keamanan sekolah saat MPLS berlangsung," ujarnya.
Suci menjelaskan, pelaksanaan MPLS di DIY telah diatur melalui surat edaran yang menegaskan seluruh kegiatan harus berorientasi pada pengenalan lingkungan sekolah yang edukatif.
Oleh karena itu, sekolah diminta semakin selektif menerima tamu atau pihak ketiga agar tidak membuka celah munculnya praktik komersialisasi maupun intimidasi terhadap peserta didik.
"Surat Edaran MPLS kepada sekolah sudah cukup ketat, di mana aktivitas harus fokus pada pengenalan edukatif, bukan komersialisasi, apalagi intimidasi, dan memperketat filter tamu pihak ketiga," katanya.
Disdikpora DIY juga akan berkonsultasi dengan aparat pengawas daerah serta bagian hukum untuk mengkaji langkah hukum terkait dugaan pencatutan nama instansi pemerintah setelah seluruh bukti yang diperlukan berhasil dikumpulkan.
