- Reshuffle Kabinet Merah Putih mendapat sorotan ekonom UGM
- Yudistira Hendra Permana menilai reshuffle ini menjadi pintu memuluskan proyek pembangunan di bawah Presiden Prabowo
- Mitigasi kebijakan harus jelas dikeluarkan Prabowo agar tak terjadi inflasi besar-besaran
SuaraJogja.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Yudis menilai reshuffle ini bagian dari strategi besar untuk memuluskan program ambisius presiden.
Reshuffle yang dilakukan tanpa peringatan ke publik itu bahkan tak dipungkiri langsung menimbulkan guncangan pasar.
Baca Juga:IHSG Masih Jeblok Jadi Momentum Berinvestasi? Simak Tips dari Dosen Ekonomi UGM
"Ketika ada pergantian ini IHSG langsung nyungsep itu, itu jangka pendeknya begitu, karena tidak ada aba-aba," kata Yudis, dikutip, Selasa (9/9/2025).
Ia menekankan bahwa dampak jangka pendek terlihat nyata sebab pergantian mendadak tersebut.
Namun, di sisi lain, pihaknya menyoroti bahwa masalah mendasarnya bukan sekadar kompetensi.
Bagi Yudis, posisi Sri Mulyani sebelumnya cenderung menjadi penyeimbang terhadap ambisi politik Prabowo dengan berbagai programnya.
"Artinya, dalam lima menteri ini [yang terkena reshuffle] yang salah satunya adalah Bu Sri Mulyani, ada kecenderungan yang boleh dibilang menahan, memberikan perdebatan apa yang diinginkan oleh Prabowo," ungkapnya.
Baca Juga:Ekonom UGM Soroti Isu Sri Mulyani Mundur, IHSG Bakal Memerah dan Sentimen Pasar Negatif
Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini mengarah pada tujuan tertentu dalam hal ini membuka jalan lebar bagi proyek-proyek besar pemerintahan era Prabowo.
"Hemat saya ini akan menjadi upaya bagi memuluskan program-program Prabowo. Apakah itu jelek? Apakah itu baik? Sebetulnya hanya waktu yang bisa menjawab," tandasnya.
Yudis memperingatkan, tanpa mitigasi kebijakan yang jelas, risiko yang dihadapi adalah inflasi akibat pembiayaan yang terlalu longgar.
Dia mengingatkan inflasi yang tidak diimbangi kenaikan upah justru akan menggerus daya beli masyarakat.
Meski demikian, Yudis memahami mengapa pergantian Sri Mulyani bisa dipandang perlu.
"Kita bisa tanya ke masyarakat secara umum, apakah Menteri Keuangan pantas diganti, saya yakin iya, dengan berbagai alasan terutama karena dibicarakan akhir-akhir ini pajak naik dan sebagainya," ujarnya.
