- Bantul menggunakan cara mengatur sampah di setiap wilayahnya sendiri-sendiri
- 60-70 persen sampah di Bantul merupakan sampah organik
- Bupati Bantul, mengingatkan penanganan sampah terletak dari budaya masyarakat yang sadar kebersihan
SuaraJogja.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menyiapkan peta penanganan sampah dengan strategi berbeda di setiap wilayah, mulai dari kawasan utara, tengah, selatan, hingga daerah perumahan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025 atau Bantul Bersama.
Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak bisa disamakan antarwilayah karena karakteristik lingkungan dan kondisi masyarakat berbeda.
"Untuk wilayah selatan misalnya, masyarakat masih memiliki lahan, sehingga bisa menggunakan metode jugangan atau komposter. Jika tidak memungkinkan, bisa memakai sistem biopori atau losida. Prinsipnya, sampah organik harus diolah tuntas di rumah," ujarnya dikutip dari Harianjogja.com, Minggu (19/10/2025).
Baca Juga:Sekolah Aman, Anak Nyaman: Bantul Latih Ribuan Guru Jadi Garda Terdepan Anti Kekerasan
Bambang menyebut, sekitar 60–70 persen sampah di Bantul merupakan sampah organik yang dapat diolah langsung di tingkat rumah tangga.
"Jika total timbulan sampah sekitar 100 ton per hari, maka 60–70 ton di antaranya adalah organik. Bila pengolahan dilakukan dari rumah, beban TPST bisa jauh berkurang," jelasnya.
Namun demikian, masih ada 25–30 persen atau sekitar 30 ton sampah per hari yang belum tertangani optimal.
"Kami masih bergantung pada tempat pengelolaan sampah. Kalau sampah tidak dipilah sejak awal, mesin jadi bekerja lebih berat dan umur alat berkurang," tambahnya.
Sejak TPA Piyungan berhenti menerima sampah dari Bantul pada 2024, DLH berfokus menangani sekitar 100 ton sampah setiap hari melalui berbagai skema.
Baca Juga:Setelah Tragedi Sidoarjo, Ponpes di Bantul Jadi Sorotan! Kemenag Lakukan Ini
Sebagian diolah oleh bank sampah dan TPST, sementara sebagian lainnya belum tercatat karena keterbatasan laporan dari jasa pengangkut.
"Ke depan, kami akan mendorong semua pengangkut dan masyarakat melaporkan data sampah supaya bisa kami petakan secara akurat. Peta pengelolaan ini akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya," ujar Bambang.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa kunci utama penyelesaian masalah sampah bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga perubahan budaya masyarakat.
"Pemkab sudah membangun beberapa TPST seperti di Modalan, Dingkikan, Tamanan, Potorono, dan ITF Bawuran. Ada yang memakai insinerator, ada yang menghasilkan RDF, serta ada yang diolah menjadi pupuk organik. Namun, semua itu tidak akan efektif tanpa kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan," katanya.
Menurut Halim, perubahan perilaku menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Bantul Bersih Sampah 2025.
Pemerintah juga telah mendorong ASN untuk mulai mengolah sisa makanan di rumah menggunakan biopori atau komposter.
