- Pemerintah Prabowo Gibran belum menunjukkan kedaulatan energi yang dijanjikan
- Pengamat bahkan menganggap satu tahun mereka menjawab tidak ada hal yang bertumbuh
- Pemerintah dianggap dilema di antara dua kebijakan yang mereka buat sendiri
Sementara itu, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat.
Menurutnya hal itu sudah menjadi beban serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Setiap hari kita mengonsumsi pertalite, pertamax, untuk mengusi kendaraan. Jika dilihat proporsi impor semakin besar dan itu betul-betul menguras APBN," tutur Wahyudi.
Wahyudi menegaskan, setiap kebijakan energi harus disusun secara menyeluruh. Tidak bisa hanya dari sisi penyediaan tetapi perlu melihat dari segi ekonomi dan penerimaan masyarakat.
Baca Juga:Generasi Muda Sulit Dapat Pekerjaan Layak, Ekonom UGM: Sistem Belum Berpihak pada Kemampuan Mereka
"Setiap kebijakan itu harus dipastikan telah dirumuskan dengan cara yang komprehensif, melihat dari semua segi, bukan hanya segi penyediaan tapi dari segi ekonomi, apakah ini bisa diterima masyarakat," terangnya.
Belum lagi menyoal ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam tanpa diimbangi penguasaan teknologi.
Dia bilang, ambisi Presiden Prabowo mencapai kedaulatan energi akan sulit terwujud jika pemerintah tidak segera mengembangkan teknologi sendiri.
"Memang kita harus menguasai teknologi untuk bisa betul-betul berdaulat secara energi. Teknologi terkini sebagian besar masih dimiliki negara-negara maju," ujarnya.
Dari sisi lain, Ekonom dan Dosen STIE YKPN sekaligus Wakil Ketua II ISEI Yogyakarta, Rudy Badrudin, menilai bahwa pemerintah harus tegas menjalankan visi dan kebijakan energi sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen resmi.
Baca Juga:Ironi Distribusi Sapi: Peternak NTT Merugi, Konsumen Jawa Bayar Mahal, Kapal Ternak Jadi Kunci?
Dia menekankan pentingnya konsistensi antara rencana dan realisasi.
"Yang ditulis dikerjakan, yang dikerjakan ditulis. Dalam hal ini Prabowo harus tegas dalam menjalankan apa yang sudah di-visi misi-kan dalam bentuk undang-undang atau kebijakan," ujar Rudy.
