- Dishub Sleman mencatat kebutuhan ideal PJU 17.488 titik, namun hanya 9.252 titik yang memenuhi standar teknis saat ini.
- Kebutuhan nyata perbaikan dan pembangunan PJU baru di ruas jalan diperkirakan mencapai 8.236 titik berdasarkan survei awal.
- Pemerintah Kabupaten Sleman berencana menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mulai 2026.
SuaraJogja.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman mencatat masih ada ribuan titik yang belum terpasang penerangan jalan umum (PJU) secara optimal.
Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menuturkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, kebutuhan ideal PJU di ruas jalan Bumi Sembada mencapai 17.488 titik. Sementara yang terpasang baru 13.265 titik.
"Kalau survei terakhir sudah ada 13.265 titik," kata Heri, Rabu (10/12/2025).
Disampaikan Heri, bahkan kondisi di lapangan lebih kompleks. Sebab sebagian PJU yang ada tidak memenuhi standar teknis.
Baca Juga:4 Link Spesial Saldo DANA Kaget Bikin Heboh Jogja: Kesempatan Cuan Rp129 Ribu di Depan Mata
"Kondisinya banyak lampu yang bukan standar, ada yang ditempel di pohon, tembok, hanya kabel aja, dan itu perlu diganti dibangun baru," ungkapnya.
Heri menjelaskan setelah memisahkan antara lampu standar dan non-standar, kebutuhan riil jauh lebih besar dari angka awal. Dari total kebutuhan, hanya 9.252 titik yang memenuhi standar.
"Sehingga kami menghitung total dari 17.488 tadi dikurangi 9.252 yang sudah standar, itu butuh 8.236 titik, terdiri yang baru itu 7.096 titik, perbaikan 1.140 titik PJU," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan PJU baru di ruas jalan akan mencapai lebih dari tujuh ribu titik. Namun data tersebut masih bisa berubah seiring survei lapangan yang belum selesai.
"Kalau pembangunan baru sekitar 7.096 titik. Data ini dinamis karena survei masih berjalan, masih dalam proses. Itu hanya untuk ruas jalan," tandasnya.
Baca Juga:Donny Warmerdam Akhirnya Kembali Berlatih Usai Lama Absen karena Cedera
Selain ruas jalan, Dishub Sleman juga tengah memetakan kebutuhan PJU di permukiman. Ia menyebut pendataan wilayah permukiman memerlukan detail lebih banyak sebelum penentuan titik dilakukan.
"Kalau permukiman sedang dipetakan," imbuhnya.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan PJU, Pemkab Sleman menyiapkan opsi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema ini dinilai dapat menyelesaikan kekurangan PJU dalam waktu lebih cepat dibanding mengandalkan APBD.
Heri bilang setelah lelang dan kontrak rampung, investor bisa membangun seluruh titik yang dibutuhkan.
Ia menyebut arah kebijakan pembangunan PJU melalui KPBU akan difokuskan pada tahun 2026 dan masih diarahkan untuk ruas jalan kabupaten.
"Arah ke depan sepertinya KPBU 2026 masih mengarah ke ruas jalan. Permukiman belum, mengarahnya ke jalan kabupaten," tandasnya.
