- Badan Gizi Nasional berencana melibatkan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha lokal.
- Sekda DIY menegaskan perlunya skema kerja sama yang jelas terkait kapasitas, standar layanan, dan teknis operasional kantin sekolah.
- Penyedia makanan wajib memenuhi standar kesehatan ketat, termasuk sertifikat laik higiene sanitasi dan sertifikasi bagi petugas penjamah makanan.
Beberapa daerah dinilai mampu bergerak cepat, sementara daerah lain masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Salah satu wilayah yang masih didorong untuk mempercepat proses pemenuhan persyaratan adalah Kabupaten Gunungkidul.
"Kami ingin semua bergerak dengan baik. Karena itu kami perlu mengetahui kendalanya, apakah ada persoalan tertentu yang menyebabkan prosesnya lebih lambat sehingga bisa dicarikan solusi," kata Ni Made.
Dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, Pemda DIY berharap rencana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG tidak hanya menjadi solusi ekonomi bagi pengelola kantin.
Baca Juga:Kadin Sleman Sambut Reaktivasi Bandara Adisutjipto, Diyakini Bangkitkan Mesin Ekonomi Sleman
"SPPG harus mampu menjaga kualitas, keamanan, dan standar kesehatan makanan yang diterima para siswa," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
