- Mahasiswa UGM memprotes kericuhan forum di GIK UGM pada 15 Juni 2026 akibat ketidaksetaraan dialog dengan pihak pemerintah.
- Kericuhan terjadi karena mahasiswa merasa pemerintah gagal mengatasi persoalan struktural, ekonomi, dan dugaan represif terhadap ruang sipil.
- Mahasiswa UGM menuntut pembebasan tahanan politik, pencabutan revisi UU TNI dan Polri, serta penghentian kriminalisasi terhadap seluruh aktivis.
SuaraJogja.id - Mahasiswa UGM akhirnya angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi dalam forum yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) lalu. Perwakilan mahasiswa UGM, Sarah bersama puluhan mahasiswa lainnya di Balairung UGM, Rabu (17/6/2026) menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi atas krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Menurutnya, kemarahan mahasiswa dipicu oleh anggapan forum yang dikemas sebagai ruang diskusi
Alih-alih dialog, kegiatan itu justru lebih menyerupai ajang pemaparan capaian pemerintah dan tidak memberikan ruang dialog yang setara.
"Yang terjadi pada malam 15 Juni di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat," ujarnya.
Baca Juga:Pencuri Bilah Gamelan di FIB UGM Ditangkap, Sudah Beraksi di ISI dan Dijual ke Tukang Rongskok
Ia menyebut, mahasiswa yang hadir saat itu awalnya memperoleh informasi mengenai kedatangan sejumlah pejabat negara beserta pihak-pihak yang dianggap dekat dengan pemerintah ke UGM. Kecurigaan mahasiswa, kata dia, semakin menguat setelah mereka berada di dalam forum dan melihat porsi pembicaraan yang dinilai tidak seimbang.
Di tengah teriakan, bentrokan, dan sejumlah benda yang sempat terlempar ke arah panggung dari berbagai sisi, Sarah mengatakan perhatian publik seharusnya tertuju pada akar persoalan yang melatarbelakangi kemarahan mahasiswa.
"Kami muak dan tidak lagi percaya kepada pemerintah yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap rakyat," ujarnya.
Dalam pernyataannya, mahasiswa UGM menilai berbagai persoalan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir tidak lagi dapat dijelaskan dengan dalih tindakan segelintir oknum. Mereka memandang persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah struktural yang dipelihara oleh rezim yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Sejumlah kebijakan pemerintah turut menjadi sorotan. Mahasiswa mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek food estate, serta pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Rancangan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas campur tangan aparat di ruang sipil.
Baca Juga:Lagi! Pencurian Gamelan Terjadi di UGM, Diduga Pelaku yang Sama Beraksi di Kampus Lain
Sarah menegaskan mahasiswa UGM tidak menolak dialog. Namun, menurutnya, dialog yang substansial hanya dapat dilakukan apabila terdapat posisi yang setara dan adanya kepercayaan terhadap pihak yang berdialog.
"Kami tidak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tidak berpihak pada rakyat," katanya.
Berbagai persoalan ekonomi turut menjadi alasan kemarahan mahasiswa. Mereka menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah, defisit anggaran negara, kenaikan harga Pertamax, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja yang dinilai semakin memperburuk kondisi masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti besarnya anggaran sektor pertahanan dan lembaga keamanan yang dianggap tidak sebanding dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Ada dugaan militerisasi ruang sipil melalui rencana pembentukan batalyon Komponen Cadangan di setiap kabupaten dan kota," tandasnya.
Ditambahkannya, persoalan hak asasi manusia, mulai dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus hingga temuan KontraS mengenai dugaan extrajudicial killing yang melibatkan aparat juga masih jadi masalah serius.
