SuaraJogja.id - Isu radikalisme yang disebutkan memengaruhi 60 persen SMA di Kabupaten Sleman telah ditelusuri Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DIY. Penyataan dari Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Sleman Unsul Jalis tersebut kemudian dibantah Kemenag.
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag (PAIS) Sleman Suharto menjelaskan, isu tentang SMA-SMA di Sleman yang terpapar paham radikal itu tidak benar. Menurutnya, FKPAI tidak pernah melakukan penelitian tersebut.
"Angka 60 persen yang disebut dalam pemberitaan tersebut berasal dari kabar-kabar yang beredar di media sosial," katanya saat menggelar jumpa pers di Kantor Kemenag Sleman, Jumat (17/1/2020), dikutip dari HarianJogja.com -- jaringan Suara.com.
Suharto mengungkapkan, selama ini Kemenag melakukan pembinaan kepada para pelajar, mulai dari permasalahan narkoba, miras, radikalsime, maupun klithih. Pihaknya juga melakukan pembinaa kepada para rohis.
"Hasilnya tidak ada indikasi anak-anak itu terpapar paham radikal," lanjut dia.
Pernyataan serupa disampaikan Kabid PAKIS Kemenag DIY Masrudin. Ia menjelaskan, selama ini Kemenag rutin melakukan monitoring ke sekolah-sekolah. Pihaknya mengklaim tidak menemukan ajaran radikalisme di jajaran Rohis.
"Kami melakukan monitoring ke sekolah-sekolah dan selama ini tidak menemukan ajaran radikalisme di jajaran Rohis," ujar Masrudin.
Sebelumnya dilaporkan, Ketua FKPAI Sleman Unsul Jalis, Rabu (15/1/2020), menyebutkan, setelah dilakukan penyebaran angket pada 2019, diketahui sekitar 60 persen SMA di Sleman dan sekitar 30 persen guru terpapar paham radikalisme.
Hanya saja, dalam konferensi pers, Jalis justru mengutarakan pernyataan yang bertolak belakang.
Baca Juga: Punya Modal Jadi Bintang Film, Gronya Somerville Lebih Pilih Bintangi Iklan
Ia menarik seluruh pernyataannya dan mengaku bahwa tidak ada penelitian yang dilakukan terkait paham radikali di sekolah-sekolah. Menurut Jalis, informasi itu berasal dari berita-berita penelitian bersifat nasional yang disebut banyak beredar di media sosial.
"Saya anggap saya belum pernah mengucapkan. FKPAI belum pernah melakukan penelitian itu. Saya mohon maaf sbesar-besarnya. Saya hanya banyak membaca soal penelitian. Di tingkat nasional memang ada yang mendekati 60 persen," ujar Jalis.
Berdasarkan penuturannya, masalah terkait radikalisme ini muncul sebagai bentuk keprihatinan FKPAI. Para penyuluh, kata Jalis, merasa prihatin dengan gerakan radikalisme, sehingga dibutuhkan gerakan deradikalisasi, dan FKPAI berharap bisa dekat dan membangun persahabatan dengan rohis-rohis.
"Untuk Sleman insyaAllah aman, insyaAllah tenang, tapi justru tenang ini kesempatan kita masuk sebagai langkah antisipasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Pasien Rumah Sakit di Bantul Ditangkap Polisi Usai Lecehkan Perawat
-
Buntut Foto Wapres Gibran Diturunkan, Kemendagri Hubungi DPRD DIY, Setwan Langsung Evaluasi
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC