SuaraJogja.id - Sebagai anak dari Raja Keraton Yogyakarta, putri-putri Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X pastilah sangat mengenal berbagai hal tentang pemerintahan dan keistimewaan DIY. Namun, ternyata mereka masih mau belajar tentang perannya sebagai penghageng di Keraton Yogyakarta, sebagai bagian dari UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
Kali ini, tiga Putri Keraton Yogyakarta, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, GKR Maduretno, dan GKR Hay,u mengikuti pelatihan atau Pawiyatan Manajemen Perencanaan untuk Abdi Dalem di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (10/2/2020). Selama seminggu, ketiganya sebagai penghageng, bersama carik dan hartakan [bendahara], mengikuti pelatihan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan urusan keistimewaan DIY, seperti kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
"Kemarin-kemarin kan pemerintahan belajar di Keraton, sekarang dibalik. Jadi penghageng, carik, dan hartakan [ikut pawiyatan]," ujar GKR Condrokirono pada wartawan di sela pelatihan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin.
Untuk pelatihan kali ini, putri pertama dan bungsu dari Sri Sultan HB X dan GKR Hemas, GKR Mangkubumi serta GKR Bendara, tidak ikut. Keduanya masih berada di Jakarta bersama Sri Sultan HB X.
GKR Condrokirono sendiri saat ini menjabat Penghageng Kawedanan Panitrapura. Sedangkan GKR Maduretono sebagai Wakil Penghageng Prasraya Budaya dan GKR Hayu sebagai Penghageng Tepas Tandha Yekti
Menurut GKR Condrokirono, dalam pelatihan ini, mereka banyak belajar tentang pola hubungan kelembagaan, pengaturan urusan pertanahan, tata ruang, organisasi, UU Keistimewaan DIY, dan lainnya, sehingga ia dan yang lain memahami tugas dan perannya masing-masing.
Pengetahuan tersebut sangat penting dipelajari agar ada keselarasan antara Pemda DIY dengan Keraton Yogyakarta. Apalagi, sejumlah narasumber dari Pemda DIY dihadirkan untuk menyampaikan beragam paparan dan kebijakan.
"Tujuannya biar para penghangeng, carik, dan hartakan mengerti UU Keistimewaan, sama terus apa yang diinginkan gubernur bisa sama dengan Keraton, jadi menyamakan persepsi agar ada keseimbangan pemerintah dan Keraton," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Menag Pastikan Posisi Dirjen Bimas Katolik Bakal Diisi Orang yang Sesuai
Berita Terkait
Terpopuler
- Insiden Bendera Terbalik saat Upacara HUT RI ke-80, Paskibraka Menangis Histeris
- Jay Idzes Masih Cadangan, Eliano Reijnders Sudah Gacor
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Agustus: Ada 10.000 Gems dan Pemain 108-111 Gratis
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 17 Agustus: Klaim Skin Itachi, Diamond, dan Item 17-an
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 512 GB Harga di Bawah Rp 5 Juta, Pilihan Terbaik Agustus 2025
-
Carut Marut Penyelenggaraan Haji RI Mulai Kuota Hingga Transparansi Dana
-
Berani Banget! Alex Pastoor Bikin Heboh Publik Belanda Gegara Ucapannya
-
10 HP Kamera Terbaik Agustus 2025, iPhone Kalah dari Merek Ini
-
Fakta Unik A-Z Padel: Olahraga Hits yang Bikin Penasaran
Terkini
-
Bantul 'Perang' Lawan Sampah: Strategi Jitu DLH Dongkrak Kapasitas Pengolahan
-
Sleman Diterjang Angin Kencang: Pohon Tumbang, Rumah Rusak Parah di Empat Kapanewon
-
Polresta Sleman Sita 4.231 Botol Miras! Penjual Online Diburu, Ini Ancaman Hukumannya
-
Hujan Angin Kencang Guyur 3 Daerah di DIY, BPBD Laporkan Pohon Tumbang hingg Baliho Roboh
-
Klaim Gizi Siswa Sekolah Rakyat Sleman Terjamin, Guru juga Jaga Ketat Pergaulan Remaja di Asrama