SuaraJogja.id - Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian DIY. Bahkan pada triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.
“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” papar Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (28/07/2020).
Padahal sejak 2017, menurut Budi pertumbuhan ekonomi di DIY selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi DIY bahkan sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa.
Namun sejak pandemi, tingkat kemiskinan di DIY justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, per Maret 2020 tingkat kemiskinan naik menjadi 12,28 persen dibandingkan September 2019 sebesar 11,44 persen.
Baca Juga: Ada Ratusan Ribu Mahasiswa, DIY Bakal Perpanjang Status Tanggap Darurat
Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 475.720 jiwa. Jumlah ini meningkat 34.800 dibandingkan September 2019 sebanyak 440.890 jiwa. Garis kemiskinan DIY juga meningkat jadi Rp 463.479 dari kondisi September 2019 sebesar Rp 449.485 per kapita per bulan.
"Peningkatan kemiskinan ini juga karena pandemi yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian DIY. Angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dari rerata nasional dan berada di peringkat kesebelas tertinggi dalam skala nasional," tandasnya.
Budi menambahkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY juga meningkat 3,338 persen per Februari 2020. Angka ini naik 0,52 persen diba dibandingkan TPT Februari 2019 sebesar 2,86 persen.
TPT tertinggi adalah lulusan tingkat perguruan tinggi (PT)dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Ada penawaran kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan tinggi dan SMK.
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan, dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Karenanya Pemda DIY memfokuskan diri pada Bantuan Tak Terduga (BTT) yang kemudian dipercepat.
Baca Juga: Kasus COVID-19 di DIY Naik Signifikan, Antrean Sampel Tes Swab Membludak
“Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Target Ekonomi 8 Persen Bukan Mimpi, Menteri Rosan Mau Masifkan Investasi
-
Cara Cek Real Count Pilkada DIY, Lihat Langsung Dokumen C Hasil di 5 Link Ini!
-
Dorong Aktivitas Ekonomi, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN
-
Profil Pendiri MR DIY yang Bakal IPO, Konglomerat Berharta Rp27 Triliun
-
MR DIY Siap Lepas 2,5 Juta Saham dengan Rentang Harga Rp 1.650 Hingga Rp 1.870
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Pemkab Bantul Rencanakan Renovasi Sejumlah Sekolah di Tahun 2025 Mendatang
-
Berjasa Kembangkan Seni dan Budaya, Soimah dkk Raih Anugerah Kebudayaan DIY
-
Partisipasi Masyarakat Kulon Progo di Pilkada 2024 Rendah, Ini Faktor Penyebabnya
-
Tragis, Terdengar Benturan Keras Dini Hari, Pemotor Ditemukan Tewas di Bendungan Bantul
-
Pemda DIY Punya 2.052 Unit Rumah Subsidi Kosong, Warga dengan Gaji UMR Jogja masih Ada Harapan?