Pakar Komunikasi UGM: Kampanye Daring Belum Efektif Menjaring Suara Pemilih

SuaraJogja.id - Situasi pandemi Covid-19 yang urung mereda memaska para kontestan Pilkada serentak harus mengubah strategi kampanyenya. Untuk mengurangi kerumunan sebagian kadidat menggelar kampanye daring.

Pakar Komunikasi UGM Nyarwi Ahmad, mengatakan pelaksanaan kampanye digital bagi para kandidat yang bertarung dalam pilkada memang bisa mencegah terjadinya klaster penularan Covid-19, namun tidak efektif dalam mendulang suara pemilih.

“Dibanding kampanye tradisional dengan mengumpulkan massa dalam sebuah event tentu kampanye semacam ini tidak maksimal. Belum lagi karena minimnya dukungan infrastruktur di daerah,” kata Nyarwi menanggapi anjuran KPU agar peserta kandidat Pilkada menggunakan kampanye lewat platform digital, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (10/10/2020).

Meski anjuran tersebut menurut Nyarwi praktis bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, namun kampanye digital menurutnya tetap saja tidak maksimal karena belum sepenuhnya para kandidat dan masyarakat melek terhadap platform digital.

Penggunaan platform digital bagi masyarakat perkotaan menurutnya tentu tidak menjadi masalah. Namun, bagi warga pelosok pedesaan tentu sangat sulit mengakses platform digital tersebut.

Ia menerangkan apabila ditemukan masih ada pasangan kandidat pilkada dan tim sukses yang masih terjun dan bertemu dengan warga secara langsung menurutnya tidak menjadi masalah asal semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan Covid dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

“Semua tergantung perilaku kandidat dan warga masyarakat untuk patuh protokol Covid,” ujarnya.

Nyarwi juga mengingatkan agar para kandidat juga menjaga moral dan etikanya dengan baik dengan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini hanya untuk memenuhi hasrat politiknya dengan jalan menggunakan politik uang untuk meraup suara pemilih.

Menurutnya, kondisi sekarang ini masyarakat memang tengah menghadapi kehidupan yang serba sulit, pengangguran terus meningkat dan lapangan kerja semakin sulit didapat. “Saya kira Bawaslu bisa antisipasi ini dan masyarakat juga tidak mudah tergiur,” pungkasnya.

Baca Juga: Program Transmigrasi Bantul Tersendat, 20 KK Terancam Batal Berangkat