Tegaskan Taati Prokes, Dua Paslon di Bantul Tanda Tangan Pakta Integritas

SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bantul menyelenggarakan acara penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen semua pihak untuk mematuhi pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pada Jumat, (23/10/2020) di Kantor Bawaslu Bantul.

Acara penandatanganan pakta integritas tersebut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, Polri-TNI, Kejaksaan, Gugus Tugas dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina, mengatakan penandatanganan pakta integritasi ini sebagai penegasan kembali atas komitmen bersama semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Bantul tahun ini. Diharapkan melalui acara ini penyelenggaraan Pilkada Bantul dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.

"Hal ini juga sebagai komitmen dari kelompok kerja (Pokja) Covid-19 yang telah dibentuk Bawaslu RI yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 0561. Pokja Covid-19 ini sejak awal memang berkomitmen untuk melakukan penerapan di lapangan khususnya dalam tiga tugas yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap setiap paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan," kata Harlina, kepada awak media.

Baca Juga: Sempat Muntah-Muntah, Warga Bantul Ditemukan Meninggal di Penginapan

Harlina menyebut bahwa Pokja Covid-19 itu sendiri sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Berangkat dari situ pihaknya akan menyamakan langkah untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditandatangani itu dapat ditaati secara riil.

Tidak hanya ditaati oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul saja tapi semua pihak di belakangnya. Masyarakat juga perlu sadar untuk terus mengindahkan setiap protokol kesehatan dalam segala kegiatan baik yang sifatnya umum ataupun kegiatan yang melibatkan salah satu paslon.

Dengan itu, Pjs Bupati Bantul, Budi Wibowo, juga menyampaikan harapannya terkait dengan penandatanganan pakta integritas ini. Menurutnya sudah bukan seharusnya yang muncul dalam Pilkada Bantul ini adalah permusuhan atau ketegangan melainkan terciptanya suasana yang kondusif di segala elemen masyarakat.

"Suasana damai, aman dan nyaman harus tercipta dalam pelaksanaan Pilkada Bantul ini," ucap Budi.

Kendati demikian bukan berarti lantas pemerintah melonggarkan aturan tentang protokol kesehatan yang ada. Sebab itu juga menjadi syarat utama perkembangan ekonomi di Bantul tetap berjalan naik.

Baca Juga: Dana Hibah Balik ke Pemkab Bantul, Geplak Gelar Doa Bersama di Parangkusumo

"Kalau ada pelanggaran normatif ya harus ditegakkan. Penegakan prokes harus berjalan di semua lini, saya minta seluruh OPD bisa menjadi pengawas di wilayahnya masing-masing," tuturnya.