Muncul Makelar Ternak, Pemerintah Daerah Diminta Bantu Warga Lereng Merapi

SuaraJogja.id - Aktivitas Gunung Merapi yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir memaksa masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan untuk dievakuasi. Namun bukan hanya masyarakat yang harus dievakuasi, melainkan ternak juga tak luput dari proses evakuasi.

Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menjadi spekulan atau makelar ternak. Makelar ternak ini melakukan pendekatan dengan membujuk para warga untuk menjual ternak yang mereka miliki dengan harga murah.

Panewu (Camat) Cangkringan Suparmono mengakui memang sudah mendapat laporan tentang adanya makelar ternak yang menawarkan diri kepada warga. Namun diharapkan, warga tidak mudah tergiur, sehingga tidak terburu-buru memutuskan untuk menjual ternaknya.

"Terkait itu [makelar ternak] memang saya sudah dapat beberapa laporan. Sebaiknya memang masyarakat jangan terburu-buru tergiur, disimpan dulu saja," ujar Suparmono kepada awak media, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Status Gunung Merapi Siaga, Kawanan Monyet Turun ke Pekarangan Rumah

Suparmono tidak memungkiri bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah terkait perawatan ternak selama harus dievakuasi ke tempat lain. Jika memang masyarakat memilih untuk tidak mengevakuasi hewan ternaknya, maka otomatis yang bersangkutan perlu mondar-mandir dari barak pengungsian untuk melakukan perawatan hewan ternaknya di rumah.

Namun jika dilakukan perpindahan atau evakuasi ternak ini, ada juga hal lain yang ditakutkan masyarakat. Salah satunya dapat menyebabkan stres yang meningkat pada hewan tersebut hingga berdampak pada produktivitasnya.

"Hewan ternak kalau dipindah tempat itu akan mempengaruhi produktivitasnya. Saat ini juga masih banyak warga di barak pengungsian [Glagaharjo] yang pulang tiap siang hari untuk sekadar memberi makan sapinya," ucapnya.

Ketakutan semacam itulah yang membuat masyarakat makin tergiur dari tawaran para spekulan atau makelar. Penawaran akan diberikan serendah mungkin dari harga yang ada di pasaran.

"Kesulitan dan ketakutan dari warga ini yang dijadikan para makelar untuk membuat penawaran dengan harga rendah," sebutnya.

Baca Juga: Pantau Kondisi Pengungsi Gunung Merapi, PMI Kerahkan 300 Personel

Merespons situasi tersebut, Suparmono menyebutkan, salah satu antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan kehadiran pemerintah daerah atau dinas terkait. Meskipun memang itu menjadi kewenangan pihak yang bersangkutan, tetapi menurutnya, pemerintah daerah dan masyarakat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini.