SuaraJogja.id - Sempat mempertimbangkan bakal melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, kini Pemda DIY meyakinkan jika kebijakan tersebut tidak akan diambil.
Sekda DIY, Baskara Aji menyatakan meski kasus positif COVID-19 di DIY sudah mencapai lebih dari 11 ribu lebih, Pemda DIY memilih untuk tak melakukan PSBB melainkan melakukan pembatasan pergerakan.
Menurutnya, apabila Pemda DIY memaksakan diri menerapkan PSBB maka banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Tidak hanya masalah ekonomi namun kebijakan tersebut juga tidak bisa diterapkan secara sepihak karena butuh keputusan dari pusat.
"PSBB saya kira tidak ada arah kesana tapi lebih ke pembatasan pergerakan. Karena PSBB konsekuensi banyak dan PSBB tidak bisa dilakukan sepihak oleh daerah tapi juga atas persetujuan kemenkes," paparnya, Rabu (30/12/2020) di Kepatihan.
Oleh karenanya mulai malam tahun baru besok Kamis (31/12/2020) Pemda DIY meminta semua pengelola kawasan wisata di DIY untuk membatasi jam bukanya pada malam pergantian tahun, Kamis (31/12/2020) yakni harus tutup pukul 18.00 WIB.
"Hari ini kita sudah rapatkan dengan teman-teman yang terlibat [penanganan covid-19]. Jadi nanti akan ada pembatasan misalnya obyek wisata pada malam tahun baru. Obyek wisata kabupaten sleman, gunung kidul, bantul dan kulon progo akan dibatasi jam masuk obyek wisata paling malam jam 18, jadi tidak sampai malam," terangnya.
Aji meminta masing-masing kabupaten/kota untuk mengatur kebijakan pembatasan jam operasional tersebut. Dengan demikian pemkab/pemkot yang harus bertanggungjawab mengantisipasi kerumunan wisatawan dan warga.
Sementara di kawasan Kota Yogyakarta yang sering menjadi titik kerumunan saat pergantian tahun seperti Tugu Pal Putih, Malioboro dan Titik Nol Kilometer pun harus diawasi pergerakan manusianya. Jangan sampai pemkot lalai dalam mengatur pembatasan pergerakan manusia saat pergantian tahun.
"Kita serahkan pada pemkot, saya kira substansinya supaya tidak ada kerumunan [di tugu, malioboro dan titik nol], saat pergantian tahun," jelasnya.
Baca Juga: JCW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di DIY Belum Maksimal, Ini Buktinya
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Tag
Berita Terkait
-
DIY Pertimbangkan Wacana PSBB dan 4 Berita Top SuaraJogja
-
Epidemiolog UGM Sarankan PSBB di DIY 2 Minggu, Pemerintah Harus Tegas
-
Kasus COVID-19 Makin Mengkhawatirkan, DIY Pertimbangkan Wacana PSBB
-
Kematian Pasien Covid-19 di DIY Terus Meroket, Sehari 6 Pasien Meninggal
-
Kasus Covid-19 Urung Reda, Pemda DIY Perpanjang Lagi Masa Tanggap Darurat
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Erix Soekamti, dari Panggung Musik ke Lapangan Padel: Gebrakan Baru untuk Olahraga Jogja?
-
Penganiayaan Santri Putri: Pondok Klaim Sudah Tangani Sesuai Prosedur, Tapi Keluarga Korban Tak Terima
-
Santri Diduga Dianiaya di Ponpes Sleman, Orang Tua Kecewa dan Lapor Polisi Usai Dianggap Bertengkar
-
Koperasi Sleman Siap Saingi Minimarket? Ini Jurus Ampuh Tingkatkan Daya Saing
-
Disperindag Sleman Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Bukan Hanya Soal Stok