SuaraJogja.id - Sempat mempertimbangkan bakal melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, kini Pemda DIY meyakinkan jika kebijakan tersebut tidak akan diambil.
Sekda DIY, Baskara Aji menyatakan meski kasus positif COVID-19 di DIY sudah mencapai lebih dari 11 ribu lebih, Pemda DIY memilih untuk tak melakukan PSBB melainkan melakukan pembatasan pergerakan.
Menurutnya, apabila Pemda DIY memaksakan diri menerapkan PSBB maka banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Tidak hanya masalah ekonomi namun kebijakan tersebut juga tidak bisa diterapkan secara sepihak karena butuh keputusan dari pusat.
"PSBB saya kira tidak ada arah kesana tapi lebih ke pembatasan pergerakan. Karena PSBB konsekuensi banyak dan PSBB tidak bisa dilakukan sepihak oleh daerah tapi juga atas persetujuan kemenkes," paparnya, Rabu (30/12/2020) di Kepatihan.
Oleh karenanya mulai malam tahun baru besok Kamis (31/12/2020) Pemda DIY meminta semua pengelola kawasan wisata di DIY untuk membatasi jam bukanya pada malam pergantian tahun, Kamis (31/12/2020) yakni harus tutup pukul 18.00 WIB.
"Hari ini kita sudah rapatkan dengan teman-teman yang terlibat [penanganan covid-19]. Jadi nanti akan ada pembatasan misalnya obyek wisata pada malam tahun baru. Obyek wisata kabupaten sleman, gunung kidul, bantul dan kulon progo akan dibatasi jam masuk obyek wisata paling malam jam 18, jadi tidak sampai malam," terangnya.
Aji meminta masing-masing kabupaten/kota untuk mengatur kebijakan pembatasan jam operasional tersebut. Dengan demikian pemkab/pemkot yang harus bertanggungjawab mengantisipasi kerumunan wisatawan dan warga.
Sementara di kawasan Kota Yogyakarta yang sering menjadi titik kerumunan saat pergantian tahun seperti Tugu Pal Putih, Malioboro dan Titik Nol Kilometer pun harus diawasi pergerakan manusianya. Jangan sampai pemkot lalai dalam mengatur pembatasan pergerakan manusia saat pergantian tahun.
"Kita serahkan pada pemkot, saya kira substansinya supaya tidak ada kerumunan [di tugu, malioboro dan titik nol], saat pergantian tahun," jelasnya.
Baca Juga: JCW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di DIY Belum Maksimal, Ini Buktinya
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Tag
Berita Terkait
-
DIY Pertimbangkan Wacana PSBB dan 4 Berita Top SuaraJogja
-
Epidemiolog UGM Sarankan PSBB di DIY 2 Minggu, Pemerintah Harus Tegas
-
Kasus COVID-19 Makin Mengkhawatirkan, DIY Pertimbangkan Wacana PSBB
-
Kematian Pasien Covid-19 di DIY Terus Meroket, Sehari 6 Pasien Meninggal
-
Kasus Covid-19 Urung Reda, Pemda DIY Perpanjang Lagi Masa Tanggap Darurat
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Ratusan Driver Gojek Yogyakarta Turun ke Jalan, Loyalitas pada Sosok yang Dianggap Mengubah Nasib
-
Purna Tugas sebagai Rektor UII, Fathul Wahid Ditetapkan sebagai Rektor Rakyat
-
Lurah Aktif Condongcatur Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
BEM UGM Berubah Jadi SEMA, Pemilu Mahasiswa Dihapus dan Diganti Meritokrasi