SuaraJogja.id - Sempat mempertimbangkan bakal melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, kini Pemda DIY meyakinkan jika kebijakan tersebut tidak akan diambil.
Sekda DIY, Baskara Aji menyatakan meski kasus positif COVID-19 di DIY sudah mencapai lebih dari 11 ribu lebih, Pemda DIY memilih untuk tak melakukan PSBB melainkan melakukan pembatasan pergerakan.
Menurutnya, apabila Pemda DIY memaksakan diri menerapkan PSBB maka banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Tidak hanya masalah ekonomi namun kebijakan tersebut juga tidak bisa diterapkan secara sepihak karena butuh keputusan dari pusat.
"PSBB saya kira tidak ada arah kesana tapi lebih ke pembatasan pergerakan. Karena PSBB konsekuensi banyak dan PSBB tidak bisa dilakukan sepihak oleh daerah tapi juga atas persetujuan kemenkes," paparnya, Rabu (30/12/2020) di Kepatihan.
Oleh karenanya mulai malam tahun baru besok Kamis (31/12/2020) Pemda DIY meminta semua pengelola kawasan wisata di DIY untuk membatasi jam bukanya pada malam pergantian tahun, Kamis (31/12/2020) yakni harus tutup pukul 18.00 WIB.
"Hari ini kita sudah rapatkan dengan teman-teman yang terlibat [penanganan covid-19]. Jadi nanti akan ada pembatasan misalnya obyek wisata pada malam tahun baru. Obyek wisata kabupaten sleman, gunung kidul, bantul dan kulon progo akan dibatasi jam masuk obyek wisata paling malam jam 18, jadi tidak sampai malam," terangnya.
Aji meminta masing-masing kabupaten/kota untuk mengatur kebijakan pembatasan jam operasional tersebut. Dengan demikian pemkab/pemkot yang harus bertanggungjawab mengantisipasi kerumunan wisatawan dan warga.
Sementara di kawasan Kota Yogyakarta yang sering menjadi titik kerumunan saat pergantian tahun seperti Tugu Pal Putih, Malioboro dan Titik Nol Kilometer pun harus diawasi pergerakan manusianya. Jangan sampai pemkot lalai dalam mengatur pembatasan pergerakan manusia saat pergantian tahun.
"Kita serahkan pada pemkot, saya kira substansinya supaya tidak ada kerumunan [di tugu, malioboro dan titik nol], saat pergantian tahun," jelasnya.
Baca Juga: JCW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di DIY Belum Maksimal, Ini Buktinya
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Tag
Berita Terkait
-
DIY Pertimbangkan Wacana PSBB dan 4 Berita Top SuaraJogja
-
Epidemiolog UGM Sarankan PSBB di DIY 2 Minggu, Pemerintah Harus Tegas
-
Kasus COVID-19 Makin Mengkhawatirkan, DIY Pertimbangkan Wacana PSBB
-
Kematian Pasien Covid-19 di DIY Terus Meroket, Sehari 6 Pasien Meninggal
-
Kasus Covid-19 Urung Reda, Pemda DIY Perpanjang Lagi Masa Tanggap Darurat
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
-
Jatah WFH ASN Jogja Hari Rabu, Pemda DIY Tak Mau Jumat: Biar Nggak Bablas Liburan!
-
Berani Lawan Arus, Komunitas Petani Punk Gunungkidul Siap Manfaatkan AI untuk Sokong Program MBG
-
Holding UMi Tancap Gas: 34,5 Juta Debitur Terjangkau, 1,4 Juta Nasabah Naik Kelas
-
Geger Temuan Mayat dalam Mobil BRV di Sleman, Korban Sempat Hilang Kontak Selama Satu Bulan