Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo. [Hiskia Andika Weadcaksana / SuaraJogja.id]
Hal ini sebagai langkah antisipasi ketika dalam satu Padukuhan tersebut terpaksa harus ditutup atau diperketat mobilitasnya karena masuk dalam zona merah, sehingga warga yang berada di dalamnya, maka kebutuhan pokoknya akan dipenuhi.
"Suplai kebutuhan makan, karena orang di dalamnya tidak bekerja, kecukupan makan dimonitor oleh Kalurahan, dikoordinasikan dengan Dukuh dan RT/RW," tutur Sri.
Berita Terkait
-
Jaga PTKM Mikro, Bhabinkamtibmas Berperan Penting Tracing Kasus Covid-19
-
Perbatasan DIY Dijaga, ASN Dilarang Keluar Kota Saat PTKM Mikro
-
Aktifkan Jaga Warga, DIY Memperpanjang PTKM Mikro
-
Satpol PP Bantul Catat Angka Pelanggaran PTKM Menurun
-
PTKM Dinilai Efektif, Pemkab Bantul Berharap Ada Perpanjangan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik