Nelayan Pantai Selatan Bantul Minta Pemkab Bentuk Dinas Kelautan Sendiri

SuaraJogja.id - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul meminta Pemerintah Kabupaten Bantul mengembalikan dan memisahkan Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan. Hal itu dianggap menyulitkan koordinasi antara nelayan dan dinas. HNSI juga meminta agar nelayan bisa lebih dekat memberikan aspirasinya langsung ke Pemkab.

Ketua HNSI DPC Bantul Suyanto menerangkan bahwa aspirasi nelayan selama ini terkesan diterima sangat lambat. Pasalnya beberapa masukan dari nelayan ke pemerintah tak segera digubris.

"Jadi dari nelayan sendiri harus melalui koordinasi yang panjang. Sehingga aspirasi kami direspon sangat lambat. Memang ada masukan yang harus melalui provinsi dan Pemkab. Namun akan lebih mudah jika ada dinas yang menangani secara khusus teman-teman nelayan," kata Suyanto ditemui wartawan saat silaturahmi HNSI Bantul bersama Bupati Bantul di Pantai Depok, Rabu (17/3/2021).

Ia melanjutkan, memang sebelumnya Dinas Kelautan Perikanan pernah berdiri sendiri. Namun sekitar 2010, dinas tersebut digabung bersama 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan menjadi Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Sudah Vaksin Massal, Tenaga Kerja Bantul Mulai Diberangkatkan ke Luar DIY

"Ketika bisa berpisah, akses kami akan lebih mudah. Kami tidak terbagi ke bidang-bidang lain. Maka dari itu kami berharap aspirasi kami ini bisa diterima melalui Bupati yang bisa mengambil kebijakan," terang dia.

Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut langsung aspirasi nelayan menyangkut perihal pemisahan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Halim secara tegas tak keberatan atas usulan Dinas Kelautan dan Perikanan berdiri sendiri.

Kendati begitu, dia mengaku perlu kajian dan asesmen serta melihat kaidah-kaidah aturan yang ada untuk mewujudkan aspirasi para nelayan.

"Pada prinsipnya saya tidak keberatan, hanya saja nanti perlu dilakukan sebuah perhitungan-perhitungan, asesmen, karena pembentukan SOTK itu memang harus berpedoman peraturan di atasnya yang harus dipedomani. Oleh karena itu, harapan nelayan ini harus menunggu kajian, apakah visibel, layak, atau belum. Jadi saya belum bisa langsung menjawab, karena harus dihitung berdasarkan asesmen yang objektif," kata Halim setelah kunjungan Silaturahmi HNSI Bantul di Pantai Depok.

Dikatakan Halim salah satu kajian melihat seberapa besar beban yang diusung Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya adalah nilai scoring kebutuhan untuk membuat satu dinas baru.

Baca Juga: 3 Bulan Pertama 2021, Polres Bantul Sebut Penyalahgunaan Narkoba Meningkat

"Coba nanti kami kaji sejauh mana urgensinya, bagi saya yang penting output-nya adalah kesejahteraan nelayan. Jika dinas ini dibentuk harus bisa menjamin meningkatnya kesejahteraan nelayan kita," ungkapnya.

Halim mengaku memang adanya dinas tersebut mampu memperlancar koordinasi karena satu persoalan langsung diterima dinas yang menangani.

"Nelayan dengan dinas yang mengampu ini rentangnya jadi lebih pendek. Dan perhatian tentu juga akan berbeda. Kemudian alasan kedua kita punya 17 km pantai yang memiliki potensi ikan yang sangat besar. Ini perlu penanganan yang serius, yang terbukti menghasilkan kesejahteraan yang luar biasa. Beberapa alasan kenapa usulan ini (harus dipisah) sesungguhnya masuk akal, tapi nanti kami kaji," kata dia.