11 Tahun Mengabdi, Guru Honorer Minta DPRD Bantul Permudah Pengangkatan P3K

SuaraJogja.id - Sejumlah guru honorer yang ada di Bantul meminta DPRD memudahkan regulasi untuk mengangkat para guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau guru honorer daerah.

Hampir 11 tahun mengabdi, para guru honorer tak kunjung diangkat menjadi pegawai yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

Permintaan itu menyusul dengan skema P3K yang juga bisa diikuti oleh fresh graduate. Sehingga kesempatan guru honorer untuk diangkat akan semakin kecil.

"Kami mohon pemerintah khususnya DPRD bisa membuat regulasi bagi guru honorer yang sebelumnya tidak lolos P3K bisa diprioritaskan mendapat kesempatan tersebut," jelas Priyani, ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) ditemui wartawan saat audiensi di ruang Paripurna DPRD Bantul, Selasa (20/4/2021).

Ia mengatakan bahwa jumlah guru honorer di Bantul tercatat sekitar 500 orang. Jumlah itu terdaftar baik guru honorer dari tingkat SD dan juga SMP.

Priyani mengatakan bahwa regulasi pengangkatan guru honorer bisa dilakukan jika pemerintah peduli dengan nasib guru saat ini. Ia mencontohkan di Sukabumi, sebanyak 1.300 guru bisa diangkat menjadi guru honorer daerah.

"Ini bisa dilakukan melalui diskresi. Nyatanya Bupati Sukabumi mampu dan berani mengangkat 1.300 honorer menjadi honorer daerah. Kami mendorong, meskipun regulasinya belum ada harapannya Komisi D DPRD Bantul bisa mengagendakan atau membuat regulasi terkait pengangkatan honorer daerah ini," kata dia.

Pengangkatan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kata Priyani sudah tak memungkinkan. Pasalnya jalur tersebut hanya bisa diikuti oleh guru yang berusia 35 tahun atau dibawahnya.

"Jika mendaftar lewat CPNS tentu kami tak bisa karena terganjal usia. Jika P3K kan semua usia bisa. Guru yang sudah belasan atau puluhan tahun mengajar bisa menjadi pegawai dengan perjanjian kerja yang ditentukan," ujar dia.

Baca Juga: Ganggu Ramadan, 40 Motor Knalpot Blombongan di Bantul Terjaring Razia

Kekhawatiran para guru honorer ini juga didasari dari berubahnya skema pengangkatan P3K. Dimana para lulusan fresh graduate bisa ikut mendaftar ujian masuk P3K.

"Ada bukaan (ujian) P3K skemanya sudah berubah dan banyak hal yang merugikan. Karena P3K membuka kesempatan bagi fresh graduate juga. Padahal P3K disiapkan skemanya untuk guru honorer bukan fresh graduate," ujar dia.

Ia berharap pemerintah bisa mengembalikan skema tersebut. Sehingga kesempatan masuk P3K bagi guru honorer lebih besar.

"Kenapa yang fresh graduate tidak dialihkan (mendaftar) saja ke CPNS?. P3K untuk guru honorer saja," terang dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Isdarmoko mendukung aspirasi para guru honorer untuk diangkat menjadi P3K dan juga honorer daerah.

"Sekolah-sekolah saat ini kan membutuhkan mereka. Guru honorer ini kan diundang oleh sekolah, tetapi untuk menjadi CPNS kan ada aturannya. Nah ketika ujian, barangkali mereka tidak lolos. Mereka sudah bertahun-tahun mengajar, sehingga harus bisa diangkat," kata dia.