Pemugaran Benteng Timur, Pemda DIY Serahkan Perhitungan Tali Asih Warga ke Tim Appraisal

SuaraJogja.id - Paniradya Kaistimewaan DIY akan menyerahkan perhitungan tali asih dan ganti rugi untuk warga terdampak pemugaran Benteng Timur Keraton Yogyakarta kepada tim appraisal. Pembangunan benteng tersebut akan berdampak pada warga yang tinggal di Jalan Kenekan, Kemantren Kraton, Kota Jogja.

Paniradya Pati Kaistimewaan, Aris Eko Nugroho, menyebut pihaknya sudah membeli tanah yang dilakukan pada 2020 lalu.

"Kalau khusus yang benteng itu memang sudah ada pembelian. Itu salah satu targetnya tapi belum keseluruhan," ujar Aris dihubungi wartawan, Jumat (13/8/2021).

Ia menjelaskan bahwa status kepemilikan tanah di sekitar Jalan Kenekan bermacam-macam, mulai dari Magersari dan juga tanah hak milik.

Baca Juga: Terganjal Administrasi, Belum Satupun Kalurahan di DIY Cairkan Danais untuk COVID-19

Dengan begitu, saat melanjutkan pemugaran Benteng Timur Keraton Yogyakarta harus ada tali asih bagi warga pengguna tanah Magersari dan ganti rugi untuk tanah hak milik.

"Magersari kan ada peraturannya, ada persentasenya, ada appraisalnya. Ya nanti yang menentukan appraisal. Jadi ada (tim) appraisal dari hak milik dan appraisal ketika (warga menempati) Magersari," katanya.

Aris menjelaskan, saat ini baru tahap sosialisasi yang dilakukan Pemda DIY. Nantinya akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara Dinas Kebudayaan dan Kasultanan.

"Ya didiskusikan dulu, konsepnya satu kesatuan dulu. Setelah itu baru dibicarakan pada masyarakat. Tapi data Magersari yang mana saja kami sudah punya," terang dia.

Aris mengatakan, saat ini pemugaran akan dilaksanakan di sisi utara Jalan Kenekan terlebih dahulu. Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui detail kapan pemugaran dilanjutkan kembali.

Baca Juga: Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka, DIY Kebut Vaksinasi Pelajar

"Yang didiskusikan masih yang utara dulu jadi memang status (tanahnya) di luar wilayah benteng hak milik, yang di dalam benteng (Jalan Kenekan) Magersari. Teknis lanjutnya ada di Dinas Kebudayaan," terang Aris.