SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan Sleman berupaya mengejar target baru yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 100% cakupan vaksinasi hingga Oktober 2021.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengatakan, vaksinasi di Kabupaten Sleman saat ini sudah mencapai 65%. Dengan capaian itu, dimungkinkan pada akhir September target vaksinasi 70% di Kabupaten Sleman bisa tercapai.
Namun kala menyinggung target baru dari Gubernur DIY, Cahya melihat hal tersebut memerlukan kerja keras.
"Kita kejar kalau bisa. Kalau tidak, sampai akhir tahun. Karena cukup berat 30 persen dalam satu bulan. Dan lihat stok vaksin," ungkapnya, di pendopo Parasamya Setkab Sleman, Rabu (15/9/2021).
Ia menambahkan, untuk bisa mencapai target tersebut, Pemkab Sleman akan berusaha mengoptimalkan vaksinasi reguler yang diadakan di Puskesmas dan rumah sakit.
Di Puskesmas, tiap Puskesmas ditargetkan bisa memvaksinasi Covid-19 sebanyak 500 sasaran dalam satu pekan. Sedangkan rumah sakit diminta untuk memvaksinasi 2.000 sasaran tiap pekan.
"Vaksinasi reguler kami optimalkan, karena cakupan yang sebenarnya [masyarakat setempat]. Vaksinasi massal juga tetap dilakukan," ujarnya.
Cahya mengaku tak memiliki data rigid, mengenai mana saja kapanewon dengan capaian vaksinasi tertinggi maupun terendah di Sleman.
"Tapi intinya, kami melihat dari tingkat kabupaten. Jadi yang tadi dicapai 65 persen tadi tingkat kabupaten. Memang sumbangan terbanyak mungkin Kapanewon Depok, daerah padat-padat itu kan juga menjadi sasaran kami," terangnya.
Baca Juga: Soroti Penambangan Liar di Sleman, Walhi: Pengawasan dan Penindakan di Lapangan Lemah
Kendati demikian Cahya menegaskan bahwa Sleman wilayah barat dan timur tetap menjadi target vaksin.
"Yang mempercepat [cakupan] tuh sekarang sentra-sentra vaksin. Atau vaksin massal yang diadakan TNI, Polri maupun beberapa perkumpulan dan komunitas," jelasnya.
Sementara itu, untuk bisa meningkatkan capaian vaksinasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah.
Apalagi banyak lansia yang tidak paham dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga hal itu berpotensi menghambat upaya percepatan vaksinasi.
Kustini juga berharap agar puskesmas dan pemerintah kalurahan bisa berperan aktif mendata kelompok lansia yang belum divaksin.
"Kami minta semua puskesmas dan kalurahan aktif. Data semua lansia yang belum divaksin. Dan lakukan vaksinasi door to door. Itu langkah paling efektif untuk percepatan vaksinasi di Sleman," kata dia.
Berita Terkait
-
Peserta Vaksin Covid-19 Komplain Ditolak Puskesmas, Begini Penjelasan Dinkes Sleman
-
Pasokan Tak Kunjung Datang Dinkes Sleman Kehabisan Vaksin, Tersisa Hanya 200 Dosis
-
Ditemukan Pasien COVID-19 Meninggal Saat Isoman, Dinkes Sleman: Dikira Flu Biasa
-
Menjamur Klaster Covid-19, Dinkes Sleman Nilai Isolasi Mandiri Tidak Efektif
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Siapkan Berbagai Promo Spesial Sambut Tahun Baru 2026
-
BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR kepada 3,2 juta Debitur UMKM
-
Wajib Izin! Nasib Juru Parkir Pasar Godean di Ujung Tanduk, Apa Untungnya?
-
Beyond ATM: Cara BRI Proteksi Uang Anda di Era Perbankan Digital
-
Kritik Tajam MPBI DIY: Pemerintah Disebut Pakai Rumus Upah yang Bikin Buruh Gagal Hidup Layak