SuaraJogja.id - Pimpinan DPRD DIY tak menolak bila ada uang representasi yang mereka terima setiap bulannya. Hal ini menyusul pernyataan viral dari penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti terkait gaji ratusan juta yang diterimanya selama menjabat sebagai wakil rakyat.
Diketahui dalam kanal Youtube Akbar Faisal, KD-sapaan Krisdayanti mengaku mengaku menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta. Selain itu dia mendapatkan tunjangan sebesar Rp59 juta yang diterima lima hari setelah mendapat gaji pokok. Sebagai anggota DPR, dia juga mendapatkan dana aspirasi Rp450 juta yang diterima lima kali setahun serta dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp140 juta.
"Yang disampaikan krisdayanti, tidak apa-apa. Menurut saya [uang representasi uang] itu hal yang wajar saja," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat ditemui, Jumat (17/09/2021).
Yang perlu dicatat, menurut politisi PKS tersebut, besaran penghasilan yang diterima DPRD berbeda dengan pusat. Hal ini juga terjadi pada seluruh anggota DPRD di DIY.
Sebagai pimpinan DPRD DIY, Huda misalnya mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp34 juta per bulan. Sedangkan untuk peruntukan kegiatan lain diatur melalui anggaran yang sudah dijadwalkan dalam program DPRD.
Sebab anggaran yang dikeluarkan DPR maupun DPRD merupakan anggaran publik. Seluruh pengeluaran bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Daerah anggaran nya berupa kegiatan kegiatan masyarakat yang tidak diterimakan pada anggota dewan secara lumpsum (uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu-red). Jadi semua yang diterimakan anggota dprd ada aturannya. Yang di DIY juga mengacu aturan tersebut," jelasnya.
Menurut Huda, gaji anggota DPRD DIY tidak sebesar DPR pusat. Sebab di daerah tidak ada anggaran yang harus dibagikan ke anggotanya sebagai dana aspirasi laiknya anggota DPR RI yang besarannya cukup fantastis.
Untuk kegiatan reses pun, anggaran yang diterima anggota DPRD nomenklaturnya sudah ada. Dana reses diperuntukkan untuk sewa kursi, sewa tempat, konsumsi.
Baca Juga: Berusaha Jujur Membuka Penghasilan Menjadi DPR RI, Krisdayanti Malah Dianggap Bikin Gaduh
"Semua dibuktikan dengan laporan pertanggungjawab detil," ujarnya.
Huda menambahkan, DPRD, termasuk DIY memang tidak mendapatkan dana aspirasi yang diterima lima kali setahun. Adanya pokok pikiran dewan berupa program untuk warga di eksekutif yang diusulkan oleh anggota dewan.
Diiantaranya pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan kelompok ternak, pemasangan listrik warga kurang mampu. Selain itu bantuan kelompok ternak, buat jalan jembatan dan lainnya.
"Jadi kita tidak ada yang diterimakan pada anggota dewan selain gaji dan tunjangan yang diatur dalam pp tersebut," paparnya.
Huda sendiri tidak mau berkomentar terkait besarnya gaji di DPR RI yang disorot banyak pihak karena tak seringkali sesuai kinerjanya. Karena semua yang diterimakan anggota DPR tentu ada aturannya.
"Yang jelas kalau di diy mengacu aturan yang sudah ada," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Unjuk Rasa di DPRD DIY, Anggota Serikat Buruh Adu Mulut dengan PKL Malioboro
-
Tak Bisa Menyanyi Akibat PPKM Level 4, Dewi dkk Protes ke DPRD DIY
-
Badan Anggaran DPRD DIY Rekomendasikan Bantuan untuk Warga Saat Perpanjangan PPKM Darurat
-
DPRD DIY Desak Pemprov untuk Percepat Vaksinasi: Setiap Daerah Harus Koordinasi
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
JBR 2026 Bawa Ribuan Bikers ke Yogyakarta, Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi
-
Korban Demo Ricuh di Jogja Bertambah Jadi 33 Orang, Lima Masih Dirawat di Rumah Sakit
-
Sebut Ada Salah Tangkap, UGM Cari 8 Mahasiswa yang Diduga Ditangkap saat Aksi Berujung Ricuh
-
162 Siswa dan Guru di Sleman Diduga Keracunan MBG Berulang, Pemkab Buka Opsi Bekukan SPPG
-
Dugaan Aparat Masuk UGM saat Aksi Demo Berujung Ricuh, Kampus dan Polisi Punya Versi Berbeda