SuaraJogja.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo menyatakan bakal menambah pemasangan Early Warning System (EWS) di wilayahnya. Penambahan itu direncanakan sebagai bagian dari revisi peta rawan bencana di Kulon Progo memasuki tahun 2022 mendatang.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi menyebut, sebenarnya revisi peta rawan bencana di wilayah Bumi Binangun dibuat pada 2019 lalu, tetapi harus tertunda akibat refocusing anggaran di tengah pandemi Covid-19.
"Seharusnya revisi peta rawan bencana itu dilakukan pada 2019 kemarin, tapi tertunda karena anggaran terpotong refocusing penanganan Covid-19. Jadi kita tunda sampai 2022, itu termasuk rencana kontijensi," kata Joko saat dikonfirmasi awak media, Selasa (23/11/2021).
Lebih lanjut, disampaikan Joko, rencananya EWS tambahan itu akan dipasang di wilayah bagian utara Kulon Progo, mengingat wilayah utara tersebut terdapat perbuktikan dan menjadi area yang rawan longsor.
Jika mengacu pada data milik BPBD Kulon Progo, tercatat ada lima kapanewon yang berpotensi terkena bahaya tanah longsor. Wilayah itu di antaranya meliputi Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Kapanewon Pengasih.
"Sehingga memang potensi terbesar terjadinya tanah longsor berada di wilayah perbukitan. Sebab tanahnya berjenis gambut serta memiliki karakter tanah yang berkontur miring karena di perbukitan tadi," terangnya.
Saat ini, kata Joko, sudah ada 17 EWS tanah longsor yang berada di sejumlah wilayah Kulon Progo. Ada enam EWS yang terpasang di Kapanewon Samigaluh, empat EWS di Kapanewon Kokap, tiga EWS di Kapanewon Girimulyo, tiga EWS juga di wilayah Kapanewon Kalibawang dan satu EWS di Kapanewon Pengasih.
Semua EWS tersebar di wilayah perbukitan menoreh dipastikan sudah terpasang dan masih aktif hingga saat ini. Pihaknya bahkan masih menyimpan beberapa EWS untuk keperluan cadangan.
"Masih ada tiga EWS yang kami simpan di kantor (BPBD Kulon Progo) sebagai cadangan. Nanti akan dipasang jika memang ada desa yang memerlukan," ujarnya.
Baca Juga: Izin Keluar, 30 PAUD dan TK di Kulon Progo Boleh Gelar PTM
Menurutnya revisi peta rawan bencana tersebut memang sesuatu yang diperlukan. Dalam upaya juga untuk melakukan penambahan EWS yang masih terbilang kurang memadai di wilayahnya.
"Kita berharap dengan revisi tersebut dan ada kajian peta rawan bencana itu, ditambah dengan dokumen rencana kontijensi direvisi juga, kebutuhan terhadap EWS nantinya akan diusulkan ke BPBD DIY akan diketahui berapa kebutuhannya," tuturnya.
Diketahui bahwa wilayah pesisir Kulon Progo juga terdapat sejumlah EWS yang sudah terpasang. Namun EWS untuk mendeteksi dini bencana tsunami itu mengalami kerusakan.
EWS itu tersebar di wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo. Mulai dari area Pantai Trisik di sebelah timur hingga ke Congot yang berada di barat Kulon Progo.
"Tujuh dari delapan EWS itu memang sudah rusak sejak setahun terakhir. Saat ini masih perbaikan terus termasuk juga agar bisa mengkoneksikan antara EWS yang masih nyala tadi dengan alat kita di Pusdalops," terangnya.
Ia menuturkan usulan perbaikan EWS juga telah disampaikan kepada Pemda DIY melalui BPBD DIY. Beberapa waktu lalu, laga Joko, sudah ada dari Bappeda DIY yang berkoordinasi dengan pihaknya.
Berita Terkait
-
Izin Keluar, 30 PAUD dan TK di Kulon Progo Boleh Gelar PTM
-
248.571 Warga di Kulon Progo Telah Dapat Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua
-
Ini 6 Daerah Rawan Tanah Longsor di Sumatera Selatan
-
Usai Bercanda dengan Keluarga, Kakek di Kulon Progo Ditemukan Tewas Gantung Diri
-
Waspada Bengkulu Rawan Bencana Hidrometeorologi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya